Rumah Sakit di Medan Tunggu Arahan Resmi Kebijakan WFH dari Pemerintah

Medan(harianSIB.com)

Sejumlah rumah sakit di Kota Medan masih menunggu arahan resmi pemerintah terkait rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu yang tengah disiapkan untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi geopolitik global.

Manajer Hukum dan Humas RS Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak MIKom mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait kebijakan tersebut.

"Kami belum mendapatkan arahan atau instruksi dari Kementerian Kesehatan. Jadi saat ini belum ada hal yang dapat kami informasikan mengenai hal tersebut," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa apabila kebijakan tersebut diterapkan, rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik akan tetap mengutamakan pelayanan kepada pasien.

Baca Juga:

• Jembatan Gido di Nias Miring, Warga Khawatir Terancam Putus

Hal senada disampaikan Direktur RSU Haji Medan dr Yulinda Elvi Nasution MKes. Ia menyebut pihaknya juga masih menunggu kejelasan berupa surat edaran, petunjuk pelaksanaan, maupun petunjuk teknis.

"Kami sampai hari ini belum mendapatkan surat edaran maupun juklak dan juknis terkait kebijakan WFH sekali seminggu," tuturnya.

Yulinda menambahkan, jika nantinya kebijakan tersebut resmi diberlakukan, pihaknya akan menyesuaikan dengan tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Pelayanan publik tidak akan mengalami hambatan. Jika ada perkembangan, segera kami informasikan," katanya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan juga menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima arahan terkait kebijakan WFH tersebut.

"Kita masih menunggu arahan. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani langsung masyarakat, tentu kebijakan ini perlu dikaji apakah bisa diterapkan atau tidak," ujarnya.

Rencana kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini dinilai perlu penyesuaian khusus di sektor kesehatan, mengingat layanan medis yang bersifat langsung dan tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara jarak jauh.

Oleh karena itu, jika diterapkan, kebijakan tersebut diperkirakan hanya berlaku bagi tenaga administratif tanpa mengganggu pelayanan pasien. (*)

Jembatan Gido di Nias Miring, Warga Khawatir Terancam Putus

Warga Tanjung Selamat Gembira Dapat Bingkisan Lebaran dari PT Mahana Boston Abadi

PLN Hadirkan Terang hingga Pelosok Nias Utara, Dorong Pemerataan Energi dan Kesejahteraan Warga

Empat Kali Beraksi, Polsek Medan Kota Ringkus Dua Warga Tembung Pelaku Curanmor

Viktor Silaen Minta Pemkab Taput Segera Perbaiki Jalan Huta Parhudonan yang “Hancur-lebur”

Spot Kuliner Baru di Simpang Kayu Besar, Pedagang Kini Lebih Tertata dan Nyaman