Pemko Medan Salurkan PKH Medan Makmur untuk 10 Ribu Warga Rentan

Medan (harianSIB.com)

Pemerintah Kota (Pemko) Medan menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur dengan menyasar 10.000 penerima manfaat pada tahun 2026. Program bantuan sosial ini diprioritaskan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengatakan program tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan di tengah masih adanya masyarakat dengan kondisi ekonomi memprihatinkan.

"Masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, lansia terlantar, hingga penyandang disabilitas yang belum mendapatkan perhatian. Ini yang harus kita hadirkan solusinya," ujarnya saat sosialisasi PKH Medan Makmur dan digitalisasi bantuan sosial di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026).

Program ini memiliki dasar hukum Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2026 dan dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat. Setiap penerima akan memperoleh Rp200.000 per bulan atau Rp2,4 juta per tahun yang disalurkan secara non tunai melalui rekening masing-masing.

Baca Juga:

• IRT Jadi Korban Tabrak Lari di Helvetia, Pelaku Masih Diburu

Adapun sasaran utama adalah penyandang disabilitas dengan tingkat ketergantungan tinggi serta lanjut usia 60 tahun ke atas yang terlantar atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya berdomisili di Kota Medan, memiliki dokumen kependudukan sah, tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH nasional atau BPNT, serta terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada desil 1 hingga 5.

Bagi warga yang belum terdata, pengusulan dapat dilakukan melalui musyawarah di tingkat kelurahan. Proses selanjutnya dilakukan berjenjang hingga ditetapkan melalui keputusan Wali Kota berdasarkan verifikasi Dinas Sosial.

Rico Waas menegaskan pendataan harus dilakukan secara objektif dan akurat. Ia mengingatkan camat dan lurah agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

"Bantuan ini untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai disalahgunakan. Kalau tidak sesuai, akan diproses," tegasnya.

Dari sekitar 313.000 keluarga dalam kelompok desil 1 hingga 5 di Medan, Pemko akan melakukan penyaringan ketat agar bantuan tepat sasaran. Distribusi bantuan juga dilakukan secara proporsional di 21 kecamatan, dengan perhatian lebih pada wilayah Medan bagian utara.

Selain itu, Pemko Medan juga mendorong pembenahan sistem pendataan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Dinas Sosial diminta melakukan pelatihan ulang operator serta mengidentifikasi kendala perangkat di tingkat kelurahan.

Di sisi lain, Kota Medan ditetapkan sebagai daerah percontohan nasional dalam digitalisasi bantuan sosial melalui integrasi data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna meningkatkan akurasi dan transparansi.

Seluruh camat dan lurah diwajibkan memiliki IKD serta menjadi agen sosialisasi kepada masyarakat, termasuk membantu warga yang belum memahami teknologi.

Rico menargetkan seluruh proses pendataan, pembenahan sistem, serta tahap awal digitalisasi bantuan sosial dapat diselesaikan dalam bulan ini.

"Ini kerja bersama. Kami minta komitmen seluruh jajaran agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.(**)

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

10 Reklame Bermasalah Kembali Ditumbangkan Tim Gabungan Pemko Medan

Tim Gabungan Pemko Medan ‟Tebas‟ 6 Reklame Bermasalah

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

800 Petugas Gereja Katolik Beroleh Honor dari Pemko Medan