Pansus LKPj DPRD SU Dorong Kinerja Pemprov Sumut "Tekan" SiLPA Diperkecil di 2026

Medan(harianSIB.com)

Ketua Pansus (Panitia Khusus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang mengatakan, tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025 yang hampir menyentuh Rp800 miliar, sebagai bukti lemahnya perencanaan dan lambannya realisasi anggaran.

"Disini kita dorong kinerja Pemprov Sumut agar melakukan perencanaan lebih tajam dan eksekusi dipercepat agar uang rakyat tak mengendap. Minimal pada tahun anggaran 2026 ini, SiLPA bisa diperkecil atau dihapus," katanya kepada wartawan, Selasa (14/4/2026), di DPRD Sumut.

Menurut politisi Partai Gerindra Sumut ini, pihaknya bersama Pansus LKPj telah melakukan uji petik ke sejumlah daerah seperti Asahan, Labuhan Batu dan Toba guna memastikan pelaksanaan program pembangunan di lapangan.

"Secara umum ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pekerjaan sudah lebih rapi, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil. Namun demikian, masih banyak catatan penting, terutama terkait ketepatan perencanaan dan kecepatan eksekusi anggaran," tandasnya

Baca Juga:

• Subandi Desak Pemprov Sumut Segera Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba Milik Pemerintah

Tingginya SiLPA disebut menjadi indikator bahwa program belum sepenuhnya tepat sasaran. Memang pada Nopember 2025 yang lalu, telah terjadi bencana alam, sehingga sangat memengaruhi pelaksanaan sejumlah program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan menyebabkan beberapa kegiatan harus dibekukan.

"Kalau bencana berlangsung lama, anggaran bisa digeser. Tapi yang kami lihat, ada persoalan pada kecepatan pelaksanaan kegiatan," tegasnya sembari menyoroti lambannya proses administrasi yang membuat banyak program baru berjalan di pertengahan tahun, yakni sekitar Juni hingga Agustus, bukan sejak awal tahun anggaran.

Seharusnya, tambah Benny, triwulan pertama sudah jalan atau dari Maret sudah terealisasi, maka saat terjadi bencana, anggaran bisa lebih fleksibel dialihkan, sehingga dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat.

Berkaitan dengan itu, hasil kinerja Pansus LKPj DPRD Sumut untuk melihat realisasi proyek APBD, sudah menargetkan pembahasan rampung dan rekomendasi disampaikan pada 14 Mei 2026 sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

"Kami akan dorong terus, kedepannya tidak ada lagi SiLPA yang begitu besar, sehingga perencanaan benar-benar harus matang, dan pelaksanaan harus cepat," pungkasnya.(*)

Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sepakat Dorong Pansus Plasma Perkebunan

Godfried Lubis Pimpin Evaluasi Penggunaan APBD Kota Medan Rp6,32 Triliun

Anggota DPRD Sumut Desak Polda Gencarkan Razia Markas Judi Online di Medan

Bupati Direkomendasikan Tindaklanjuti Temuan Pansus PPPK DPRD Simalungun

Pansus DPRD Siantar Dorong Dugaan Mark-Up Eks Rumah Singgah Covid-19 ke Kejagung

Pansus DPRD Siantar Ukur Ulang Lahan Eks Rumah Singgah Rp14,5 M