Ebenejer Sitorus Desak Pemkab Langkat Verifikasi Ulang Warga Tak Terima Bantuan Dari Kemensos

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi E DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM, mendesak Pemkab Langkat segera melakukan verifikasi atau pendataan ulang terhadap warga terdampak bencana yang belum menerima bantuan bencana alam dari Kementerian Sosial (Kemensos), agar tidak terjadi pilih kasih atau diskriminasi.

Desakan ini disampaikan Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Selasa (21/4/2026) melalui telepon di DPRD Sumut menanggapi berita SIB, Selasa (21/4/2026) menyusul aksi unjuk rasa warga Kecamatan Besitang dan Brandan Barat yang menuntut keadilan dalam penyaluran bantuan bencana alam.

"Dari aksi unjuk rasa itu terlihat, masih banyak warga mengaku belum tersentuh bantuan, meskipun terdampak langsung banjir, sehingga mereka menuntut keadilan, sebab ada sebagian yang sudah cair," tandas Ebenejer.

Politisi Partai Hanura ini menilai, aksi yang melibatkan ribuan warga tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap proses pendataan dan distribusi bantuan yang dinilai belum sepenuhnya adil dan menyeluruh.

Baca Juga:

• Plt Kalak BPBD Tapteng Akui Adanya Keterlambatan Pendataan Bantuan Stimulan

"Ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Jangan sampai ada warga terdampak bencana yang tidak terdata dan akhirnya tidak menerima bantuan. Prinsipnya, bantuan harus tepat sasaran dan merata," tegasnya.

Seperti diketahui, tambah Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini, dalam aksinya, warga menuntut kejelasan terkait penyaluran bantuan stimulan, khususnya dari Kemensos, yang dinilai tidak merata. Sejumlah warga bahkan mengaku telah lama menunggu bantuan tanpa kepastian.

Menanggapi hal itu, Ebenejer menekankan agar Pemkab Langkat melalui dinas terkait segera melakukan verifikasi dan pendataan ulang secara terbuka dengan melibatkan perangkat desa, kepala dusun, hingga tokoh masyarakat.

"Pendataan harus transparan dan menyeluruh. Libatkan semua unsur di lapangan agar tidak ada lagi warga yang tercecer. Ini penting untuk mencegah kecemburuan sosial," ujarnya seraya menyoroti kondisi pascabencana banjir di sejumlah wilayah Langkat yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam percepatan distribusi bantuan sosial dan logistik.

Bahkan Ebenejer mengingatkan, jangan sampai persoalan administratif justru memperlambat bantuan. Lakukan verifikasi ulang di lapangan agar data benar-benar valid dan masyarakat yang belum dapat bantuan bisa segera terakomodir.

Selain itu, Ebenejer mengimbau masyarakat agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis. Semua pihak memahami keresahan masyarakat. Namun tetap mengharapkan aksi dilakukan secara damai tanpa merusak fasilitas umum.(*)

Dialokasikan Rp21 Miliar di R-APBD 2019, Pemko Diminta Tambah Warga Peserta PBI-JKN

20 Kelurahan di Tebingtinggi Terima Bantuan CSR dari LPCI

Polsek Besitang Amankan 15 PSK dan Hidung Belang

Isu Penculikan Anak Resahkan Warga Gebang Langkat

Camat Semangati Warga Haranggaol Horisan Lengkapi Sertifikat Tanah

Barisan Pemuda Karo Yakin Gambo Tarigan Mampu Bantu Warga