Integrasi JKN Aktif dalam Layanan SIM Diuji Coba di Polrestabes Medan

Medan(harianSIB.com)

BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan uji coba (field test) integrasi sistem kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polrestabes Medan, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program JKN, sekaligus implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur syarat kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan bahwa integrasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik tanpa menghambat proses penerbitan SIM.

"Melalui sistem ini, saat pemohon memasukkan NIK ke aplikasi layanan SIM, status kepesertaan JKN akan langsung terdeteksi, baik aktif, tidak aktif, maupun belum terdaftar," ujarnya.

Ia menambahkan, jika status kepesertaan tidak aktif, sistem akan menampilkan notifikasi berisi penyebab dan mekanisme pengaktifan. Meski demikian, untuk saat ini penerapan aturan tersebut belum sepenuhnya bersifat wajib.

Pemohon yang belum aktif tetap dapat memperoleh SIM, disertai edukasi untuk mengaktifkan kepesertaan JKN.

Akmal juga menyebutkan bahwa uji coba sebelumnya telah dilakukan di tujuh wilayah Polda pada pertengahan 2024, sebelum akhirnya diperluas secara nasional sejak November 2024.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut Firman Darmansyah mengakui bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait kewajiban JKN aktif masih rendah.

"Kami akan terus bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya kepesertaan JKN dalam pengurusan SIM," katanya.

Ia menambahkan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penyebaran video sosialisasi singkat melalui media sosial guna menjangkau masyarakat lebih luas.

Dengan adanya integrasi ini, diharapkan proses pelayanan SIM tetap berjalan cepat, transparan, dan semakin terintegrasi dengan sistem layanan publik lainnya. (*)