Pdt Penrad Siagian Bongkar Karut-marut Tata Ruang dan Konflik Agraria, Ribuan Desa Terjebak Masuk Kawasan Hutan

Selain itu, Penrad juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan tata ruang, sehingga revisi undang-undang ke depan harus memberi ruang lebih besar bagi masyarakat adat agar hak-hak mereka tidak lagi terpinggirkan.

"Komunitas masyarakat adat harus dilibatkan dalam perencanaan tata ruang. Ini penting supaya tidak lagi terjadi konflik berkepanjangan akibat penetapan kawasan yang tidak berpihak kepada masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Penrad juga mendorong optimalisasi fungsi GTRA untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria di Paluta, termasuk persoalan yang terjadi di Desa Ujung Gading Julu, seraya meminta seluruh rekomendasi hasil forum GTRA diserahkan kepada dirinya untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pusat.

Penrad turut menyoroti persoalan desa-desa yang berada di atas kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan catatan DPD RI, hampir 60 persen desa di Indonesia berada dalam kawasan tersebut, sehingga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur desa.

"Selama status desa masih berada di kawasan hutan atau HGU, penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur menjadi terkendala. Yang paling dirugikan tentu masyarakat," ujarnya.

Karena itu, ia meminta Pemkab Paluta memasukkan program inventarisasi desa di kawasan hutan dan HGU ke dalam agenda kerja GTRA. Ini perlu langkah serius, termasuk penetapan tapal batas desa permanen agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah dan fasilitas umum desa.

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Tol Medan-Berastagi Belum Bisa Diwujudkan, Biayanya Rp 7 Triliun dan Melintasi Kawasan Hutan

Bondjol : Sejak Ditetapkan Sebagai Geopark Kaldera, Mafia Tanah Marak di Seputaran Danau Toba

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

Tim Gabungan Dishut Sumut Gelar Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Labuhanbatu

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2