Wakil Ketua Komisi A DPRD SU Apresiasi Ketegasan Gubernur Bobby Nasution Tolak Proyek “Siluman”

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE mengapresiasi sikap tegas Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, yang menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak transparan dan terindikasi mark up atau siluman.

Menurut Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Jumat (22/5/2026) melalui telepon di Medan, langkah Bobby Nasution menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan anggaran daerah harus bersih, rasional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Zeira yang juga Sekretaris DPW PKB Sumut ini menilai keberanian Bobby menolak proyek bernilai fantastis tanpa paparan yang jelas merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel.

"Kami di DPRD Sumut tentu mengapresiasi sikap tegas Pak Gubernur Bobby Nasution. Ini langkah yang sangat positif agar tidak ada lagi proyek-proyek siluman, proyek titipan maupun dugaan mark up anggaran di lingkungan Pemprov Sumut," ujar Ketua Fraksi PKB ini.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dedi Iskandar Santuni 100 Yatim dan Duafa

Menurutnya, proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat wajib melalui proses yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar datang meminta tanda tangan tanpa pembahasan matang.

"Kalau memang proyek itu penting dan menyangkut kepentingan masyarakat, tentu harus dipaparkan secara terbuka. Mulai dari urgensinya, desainnya, hingga rincian anggarannya. Jangan tiba-tiba sudah ada di meja pimpinan untuk diteken," katanya.

Zeira juga menilai ketegasan Bobby menjadi peringatan keras bagi seluruh OPD agar tidak bermain-main dalam pengajuan program pembangunan dan bagi DPRD Sumut, khususnya Komisi E, siap mendukung langkah gubernur dalam memperketat pengawasan terhadap penggunaan APBD Sumut agar lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kita ingin anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sikap Pak Bobby ini harus menjadi momentum pembenahan birokrasi dan tata kelola proyek di Sumut," tegasnya.

Lebih lanjut, anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini berharap seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut dapat membangun budaya kerja yang profesional, transparan dan tidak lagi mengedepankan pendekatan kedekatan politik dalam meloloskan proyek.

"Kalau prosesnya bersih dan manfaatnya jelas untuk rakyat, tentu semua pihak akan mendukung. Tapi kalau terindikasi ada pemborosan atau permainan anggaran, memang harus ditolak," pungkasnya.

Pernyataan itu disampaikan Zeira Salim menanggapi pernyataan Gubernur Sumut di Harian SIB, Jumat (22/5/2026) terkait ketegasannya menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.

Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.

Salah satu yang disorot Bobby yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

Jaksa Didorong Proses Dugaan Mark Up DD Dua Tahun Anggaran di Desa Lauri

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut