Paul Simanjuntak Ungkap Penyebab Banyak Warga Gagal Terima Bansos

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH meminta masyarakat memperbaiki status pekerjaan pada KTP. Tujuannya untuk mendapatkan Desil rendah agar bisa mengusulkan bantuan sosial (Bansos).

Desil adalah tingkat kemiskinan satu keluarga yang ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan tingkat ekonomi warga tersebut.

Penegasan itu disampaikan Paul Simanjuntak ketika menyosialisasikan Perda (Sosper) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Sabtu (23/5/2026) di Jalan Madio Santoso, Kelurahan Pulo Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur.

Hadir pada Sosper, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Loly dan Risma br Siregar Sekretaris Lurah (Seklur) Kelurahan Pulo Brayan Darat 1.

Baca Juga:

• Fotokopi dan Scan e-KTP Bisa Berujung Pidana, Ini Penjelasan Dukcapil

Paul menyampaikan, masyarakat ketika perekaman KTP beberapa puluh tahun lalu asal-asalan menulis kolom pekerjaan. Mungkin biar simpel, cepat selesai atau menganggap tidak ada pengaruhnya jenis pekerjaan pada KTP.

Politisi PDIP ini memaklumi hal itu, karena beberapa puluh tahun lalu belum ada program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Tapi sekarang ada berbagai jenis Bansos diantaranya program keluarga harapan (PKH), ada PKH Sejahtera bagi warga lanjut usia, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan lainnya.

Tapi, lanjut Paul, semua itu ditentukan oleh Desil yang dilihat dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Desil 1-4 yang berhak menerima bantuan, Desil 5 sampai 10 tidak mendapat. Akhirnya banyak warga mengeluh kenapa Desilnya tinggi padahal ekonominya sangat rendah.

"Kesalahan kita waktu buat KTP, dibuat wiraswasta padahal pemulung botot (barang bekas), dibuat karyawan swasta padahal tukang becak atau pembantu rumah tangga. Jangan kita salahkan pihak kelurahan atau Kepling, data kita terbuka setelah pihak Kementerian Sosial dari NIK," terang Paul.

Selain itu, kata dia, saldo rekening orang anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) juga dilihat, apakah tabungannya bersaldo Rp 5 juta. Atau pernah pinjaman online (Pinjol) atau judi online (Judol) maka tidak bisa mendapatkan bantuan.

Sama seperti keluhan salah seorang warga peserta Sosper bernama Umi Kalsum. Ibunya tidak mendapatkan bantuan, padahal sudah lansia dan tidak punya pekerjaan. Sementara tiga anaknya satu rumah mendapat bantuan.

Loly dari Dinas Sosial menjelaskan, si ibu walaupun lansia tapi rumah tersebut miliknya sendiri. Sementara tiga anak kandungnya mendapat bantuan, tapi statusnya di rumah itu menumpang sehingga ketentuan sebagai penerima Bansos terpenuhi.

Pada kesempatan itu, Paul Simanjuntak meminta kepada warga agar merubah status pekerjaan pada KTP di kelurahan. Agar bisa diusulkan kembali merubah Desil menjadi rendah sehingga mendapat bantuan berupa uang tunai dan lainnya.

Risma br Siregar mengatakan, untuk merubah status pekerjaan pada KTP, warga datang ke kelurahan mengisi formulir. Apalagi di kelurahan sudah ada pegawai perwakilan Disdukcapil untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi kependudukan (Adminduk).(*)

Mendagri: Ada 5 Juta KTP Ganda, Pemilik Diimbau Proaktif Lapor

Belum Migrasi ke e-KTP, KTP Manual akan Diblokir

Anggota DPRD Medan Sesalkan Sikap Wakil Wali Kota Soal Banjir dan KTP

Urusan KTP 6 Tahun Tak Siap, DPRDSU Minta Kadisdukcapil Medan Mundur

Warga Akui 6 Tahun Urus KTP Tak Selesai, Ada Warga Sampai Foto Berulang-ulang

DPRDSU Anjurkan Kadisdukcapil Kota Medan Berguru ke Surabaya soal KTP