Askani dan Abd Rahim Lubis Divonis Bebas, Tim Penasihat Hukum Apresiasi Majelis Hakim

"Kami menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang telah menilai seluruh fakta persidangan secara menyeluruh dan objektif.

Sejak awal kami berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan klien kami merupakan pelaksanaan kewenangan pemberian hak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan tindak pidana korupsi. Putusan bebas ini membuktikan hal tersebut," ujar Deny.

Menurut Deny, selama persidangan tim penasihat hukum berhasil membuktikan bahwa mekanisme pemberian hak yang dilakukan para terdakwa telah sesuai dengan kewenangan dan kapasitas mereka sebagai pejabat yang berwenang.

Berbagai alat bukti yang diajukan, mulai dari keterangan ahli, dokumen administrasi pertanahan, hingga aspek hukum tata usaha negara, telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim.

"Putusan bebas yang dibacakan hari ini merupakan putusan yang mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan," tegasnya.

Sementara itu, anggota tim penasihat hukum, Rudi Setiawan menilai putusan tersebut menegaskan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian hak atas lahan yang menjadi objek perkara.

Empat Terdakwa Kasus Aset PTPN II Divonis Bebas

Askani Bantah Dakwaan Korupsi HGU PTPN II, Sebut Proses Penerbitan HGB Sudah Sesuai Aturan

Eks Kakanwil BPN Sumut Askani: Tak Ada Penyerahan 20 Persen dalam Pemberian HGB PT NDP

Kakanwil BPN Sumut Disertijabkan

GM PLN UIP Sumbagut Kunjungi Kepala BPN Sumut

Kanwil BPN Sumut Siap Mendaftar Bidang Tanah Melalui Program PTSL