Korban Begal Tanggung Jawab Negara, Komnas HAM Minta Pemko Medan Bertindak

"Ketika kejahatan serupa terus berulang pada lokasi dan pola yang sama tanpa langkah pencegahan yang memadai, maka patut dipertanyakan efektivitas perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat," ujarnya.

Saurlin menilai maraknya aksi begal menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan perlindungan masyarakat. Negara harus memastikan hak atas keamanan, keselamatan, dan perlindungan harta benda warga benar-benar terlindungi.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi korban begal yang kerap harus menanggung sendiri dampak kejahatan yang dialami, mulai dari luka fisik, trauma psikologis, kehilangan mata pencaharian hingga kerugian ekonomi.

"Korban tidak boleh dibiarkan menanggung seluruh beban sendirian. Dalam perspektif HAM, negara berkewajiban menghadirkan mekanisme pemulihan yang efektif, termasuk layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan bentuk perlindungan lainnya," tegasnya.

Menurut Saurlin, keberhasilan penanganan kasus begal tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap. Negara juga harus memastikan korban memperoleh pemulihan yang layak serta jaminan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Ia secara khusus meminta Pemerintah Kota Medan menjadikan persoalan keamanan warga sebagai prioritas. Pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman melalui tata kelola kota yang baik, penerangan jalan yang memadai, pengawasan ruang publik yang efektif, serta program pencegahan kriminalitas berbasis masyarakat.

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir

5 Karateka Shindoka Sumut Dipanggil Ikuti Kejuaraan APSKF