Subandi Desak Pemerintah Tutup SPPG Tak Layak, Jangan Jadikan MBG Ladang Cari Untung

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi SE MM mendesak pemerintah bertindak tegas dengan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak dan tidak memenuhi standar pelayanan.

"Perlu dicamkan, program strategis nasional itu tidak dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi," tegas Subandi kepada wartawan, Rabu (17/6/2026), melalui telepon, di Medan.

Bahkan, Subandi juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG harus menjaga integritas dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa tetap sesuai standar gizi dan kebersihan.

"Jangan cari kaya di MBG. Kalau ada dapur yang tidak layak, harus ditertibkan, kalau perlu ditutup. Tidak boleh mengambil keuntungan dari makanan anak-anak dan program mulia ini," tegasnya.

Baca Juga:

• BGN Hentikan Sementara Program MBG saat Libur Sekolah, Lakukan Evaluasi dan Audit Total

Politisi Partai Gerindra Sumut itu menegaskan, seluruh komponen biaya operasional dalam program MBG, mulai dari tenaga kerja, listrik, air, hingga yayasan pelaksana, sudah memiliki alokasi anggaran tersendiri. Tidak ada alasan bagi pihak tertentu untuk memangkas kualitas makanan demi meraih keuntungan lebih besar.

"Kalau mau cari kaya dari MBG, itu sudah salah. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang," kata Subandi seraya menekankan pentingnya distribusi MBG tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Subandi mengklaim, masih banyak sekolah yang hingga kini belum tersentuh program MBG, padahal kebutuhan di lapangan sangat besar. Seperti yang disampaikan para kepala sekolah di Sei Mencirim yang mengaku sampai saat ini belum mendapatkan MBG.

Dalam berbagai kunjungan dan dialog langsung dengan masyarakat, Subandi mengaku kerap menemukan kenyataan pahit bahwa banyak keluarga yang kesulitan menyediakan uang saku maupun sarapan untuk anak-anak mereka sebelum berangkat ke sekolah.

"Saya tanya langsung kepada ibu-ibu, apakah sanggup memberi Rp10 ribu setiap hari kepada anaknya. Banyak yang bilang tidak sanggup. Jadi jangan bicara tanpa melihat kondisi nyata di lapangan. Setiap bulan, minimal 500 warga saya temui untuk survei itu," ungkapnya.

Subandi juga membagikan kisah seorang siswa yang menurutnya menjadi bukti nyata manfaat program MBG bagi masyarakat kurang mampu dan ada juga anak sekolah harus berjalan kaki sejauh enam kilometer untuk sampai ke sekolah.

Sebelum ada MBG, katanya, anak tersebut sering memilih tidak masuk sekolah saat hujan turun. Tapi, kondisi itu berubah setelah sekolahnya menerima program tersebut, sebab sudah disediakan makanan bergizi.

Namun demikian, Subandi berharap pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, baik dari sisi kualitas layanan maupun pemerataan distribusi, agar program tersebut benar-benar memberi manfaat maksimal bagi anak-anak yang membutuhkan.(*)

14 Desa di Kecamatan MBG Antusias Sambut Perdes Penertiban Ternak

Komisi E DPRD Sumut Fokus 3 Sektor

Komisi E DPRD Sumut Serahkan Ijazah ke Sekretariat Dewan