Keluarga Sulaiman Adukan Dugaan Kriminalisasi ke Komnas HAM

Medan(harianSIB.com)

Keluarga Sulaiman alias Acai, mantan Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati (GKS), bersama tim kuasa hukumnya mengadukan dugaan kriminalisasi dan kondisi penahanan yang dinilai tidak manusiawi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (22/6/2026).

Pengaduan tersebut disampaikan menjelang sidang perdana perkara yang menjerat Sulaiman dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan senilai Rp5,032 miliar yang saat ini ditangani Polda Sumatera Utara.

Kuasa hukum Sulaiman, Frien Jones Tambun, mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat resmi kepada Komnas HAM terkait empat laporan polisi yang menjerat kliennya.

"Sejak awal kami melihat ada indikasi proses hukum yang dipaksakan. Saat klien kami dijemput paksa dan dibawa ke Polda Sumatera Utara pada 14 April 2026, statusnya masih sebagai saksi panggilan kedua," ujar Frien Jones Tambun, Senin (22/6/2026).

Baca Juga:

• Saksi Sebut Ada Perintah Percepat Pengadaan Smartboard Langkat

Kasus tersebut bermula dari laporan PT Graha Konstruksi Sejati dan PT Medan Mega Development terkait dugaan penyalahgunaan dana perusahaan sepanjang 2019 hingga 2025 saat Sulaiman masih menjabat sebagai direktur utama.

Namun, tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam perkara tersebut. Mereka menyebut masa jabatan Sulaiman telah berakhir pada Mei 2025 dan seluruh laporan pertanggungjawaban direksi, termasuk laporan keuangan perusahaan, telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025.

"Jika seluruh transaksi dan laporan keuangan telah diterima dalam RUPS, maka patut dipertanyakan mengapa persoalan ini kemudian dibawa ke ranah pidana. Kami melihat ada indikasi hukum digunakan sebagai instrumen tekanan dalam sengketa bisnis," kata Frien.

Selain mempersoalkan proses penyidikan, tim kuasa hukum juga menyoroti kondisi penahanan Sulaiman. Berdasarkan informasi yang diterima pihak keluarga dan kuasa hukum, Sulaiman ditempatkan di sel tahanan yang dihuni sekitar 100 orang, sementara kapasitas idealnya diperkirakan hanya sekitar 20 orang.

Keluarga juga disebut tidak diperkenankan menjenguk. Akibat kondisi tahanan yang padat, Sulaiman dikabarkan hanya dapat beristirahat dalam posisi duduk.

Tim kuasa hukum turut mengungkapkan adanya informasi bahwa kliennya difoto setiap satu jam selama 24 jam untuk dikirim kepada seseorang. Menurut mereka, kondisi tersebut berlangsung sejak 17 Juni 2026.

Situasi itu dinilai semakin mengkhawatirkan karena Sulaiman memiliki riwayat gangguan kecemasan (anxiety disorder) yang mengharuskannya mengonsumsi obat secara rutin dan menjalani pemeriksaan medis berkala.

Frien menyebut, pada 11 Juni 2026 Sulaiman sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan setelah mengalami penurunan hemoglobin. Namun, menurutnya, penyidik tidak mengizinkan rawat inap dan pada hari yang sama kembali membawa Sulaiman ke rumah tahanan.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta Komnas HAM melakukan pengawasan terhadap kondisi penahanan serta memberikan perlindungan hukum kepada Sulaiman.

Selain ke Komnas HAM, permohonan perlindungan hukum juga telah disampaikan kepada Komisi III DPR RI, Kapolri, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tim hukum juga berencana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap perkara tersebut.

"Kami menghormati proses hukum. Namun kami meminta seluruh proses berjalan adil, transparan dan tidak menjadikan hukum sebagai alat menekan pihak tertentu dalam sengketa bisnis," kata Frien Jones Tambun.(**)

HT Erry Nuradi: Posisi Paslon Jokowi-Maˊruf di Medan Mengkhawatirkan, Ajak Koalisi Kerja Keras

Denai, Helvetia Sama Ingin Juara di Porkot Medan X

Polrestabes Medan Ringkus 2 Pemasok Ekstasi ke Lokasi Hiburan Malam

Ayen Terluka Parah Ditikam OTK di Medan

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki