Silpa Rp592 Miliar Bukti Pemko Medan Gagal Perencanaan

Menurut Elfanda, Silpa yang besar tidak bisa disebut wajar, justeru ada masalah. Apakah gagal perencanaan atau gagal penyelesaian pekerjaan. Kalaupun itu karena efesiensi, misalkan ada pekerjaan perencanaan pengeluaran Rp100 M, tapi, setelah pekerjaan selesai bisa bersisa 30 miliar, berarti dalam penyusunan perencanaan tersebut tidak benar.

Merujuk data Kementerian Keuangan RI, kata Elfanda, di bulan Juni ini memang daya serap anggaran masih rendah sampai dengan semester pertama berkisar 26 persen. Capaian terbesar ada pada belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja modal masih 3,2 persen.

"Tentunya ini tidak menunjukkan kinerja cepat dari sebuah pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan," katanya.

Seharusnya pernyataan keuangan Pemko sehat harus diiringi dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kota Medan. Bukan justeru belum nampak pembangunan infrsatruktur yang dirasakan pada tahun 2026 ini ditandai oleh belanja modal hanya 3,2 persen.

Di satu sisi capaian pendapatan daerah telah mencapai 30% yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 50,6 persen dan PAD sebesar 21,7 persen. Artinya pendapatan daerah yg sudah diperoleh tidak diikuti oleh pelaksanaan pembangunan.

"Hal ini harus dijelaskan oleh pemko Medan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai masyarakat terlambat menikmati pembangunan sehingga berdampak pada kerugian sosial yang dialami masyarakat," tegasnya. (*)

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

Industri Fintech Diramalkan Gerus Tenaga Kerja Sektor Keuangan

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

Wakil Wali Kota Medan Berharap BPJS Permudah Masyarakat Dapatkan Fasilitas Kesehatan

10 Reklame Bermasalah Kembali Ditumbangkan Tim Gabungan Pemko Medan

Merpati Ingin Beroperasi Kembali, Menhub: Keuangan Harus Sehat