Temuan Aset Puskesmas Rp1 M, Tokoh Masyarakat Desak Kejari Langkat Bertindak

Langkat(harianSIB.com)

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait aset pada lima Puskesmas di Kabupaten Langkat yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai hampir Rp1 miliar menuai perhatian sejumlah tokoh masyarakat. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat menindaklanjuti temuan tersebut melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tokoh masyarakat Langkat, Arnies Saprin, mengatakan dirinya mengetahui persoalan tersebut dari pemberitaan media. Ia menilai temuan BPK RI harus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri penyebab hilangnya aset negara tersebut.

"Untunglah ada BPK RI menemukan adanya aset di Puskesmas Kabupaten Langkat yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai hampir Rp1 miliar. Karena itu, Kejaksaan Langkat harus menelusuri dan mengusut persoalan ini hingga tuntas," ujar Arnies kepada wartawan di Stabat, Kamis (25/6/2026).

Arnies juga meminta Kejari Langkat tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi menindaklanjutinya melalui proses hukum.

Baca Juga:

• Aset Dinkes Langkat Hampir Rp1 Miliar Diduga Hilang, Dilaporkan ke Kejari untuk Diusut

"Kejaksaan wajib menelusuri dan melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat. Jangan hanya menerima laporan tanpa tindak lanjut," katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan aset pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan penggunaan uang negara.

Senada dengan itu, Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP), Julianton Sihombing, mengaku prihatin atas adanya temuan BPK RI tersebut. Menurutnya, di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi dan penataan administrasi, pengelolaan aset daerah seharusnya semakin tertib.

"Saat pemerintah melakukan refocusing anggaran, masih ada temuan BPK RI mengenai aset yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai hampir Rp1 miliar. Hal ini perlu mendapat perhatian serius," ujarnya.

Julianton berharap Bupati Langkat dapat melakukan pembenahan tata kelola aset daerah, termasuk menempatkan aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pengamanan aset milik pemerintah.

Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

"Dari temuan BPK RI itu perlu dilakukan penyelidikan secara transparan agar penyebab hilangnya aset dapat diketahui secara jelas sesuai proses hukum yang berlaku," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat maupun Kejaksaan Negeri Langkat terkait tanggapan atas desakan tersebut. harianSIB.com akan berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (**)

Aset Dinkes Langkat Hampir Rp1 Miliar Diduga Hilang, Dilaporkan ke Kejari untuk Diusut

Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan di Langkat, Disambut Antusias Ribuan Masyarakat

Saksi Sebut Ada Perintah Percepat Pengadaan Smartboard Langkat

Wagub Dukung Pembangunan 217 Tower Transmisi PLN Langkat-Medan

Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut dan Bupati Langkat Bahas Pengembangan Layanan Keimigrasian

Sidang Dugaan Korupsi Smartboard Langkat: Supriadi Aktif Sebagai PPK, Namun Dalam Dokumen Kontrak Tercantum Nama Saiful Abdi