FP Golkar DPRD SU: Jadikan SiLPA di APBD TA 2025 Sebesar Rp532 Miliar Dasar Evaluasi Sejumlah OPD

Medan(harianSIB.com)

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut H Aswin Parinduri SH MH mengatakan, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025 yang mencapai Rp532,49 miliar, harus menjadi dasar evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah.

Hal itu diungkapkan Aswin Parinduri, saat membacakan Pendapat Akhir FP Golkar DPRD Sumut Rapat Paripurna Dewan dalam agenda Pendapat Akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2025, yang dipimpin Ketua Dewan Erni Sitorus didampingi Wakil Ketua Dewan Sutarto, Ricky Anthony dan Salman Alfarisi dan dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Selasa (21/7/2026) di DPRD Sumut.

"Fraksi Partai Golkar memandang bahwa SiLPA TA 2025 sebesar Rp532,49 miliar tidak hanya menjadi indikator stabilitas fiskal daerah, tetapi juga harus dijadikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan," ujar Aswin.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU "Boyong" OPD Lihat Jalan Rusak di Pangkalansusu Langkat Prioritaskan Perbaikan 2027

Menurutnya, besarnya SiLPA menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan anggaran, serta memperkuat koordinasi antarinstansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.

"Dengan demikian, dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Fraksi Golkar juga menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus menjadi instrumen evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.

"Berbagai prestasi yang diraih pada Tahun Anggaran 2025 harus dipertahankan. Namun, berbagai kekurangan juga harus menjadi pelajaran untuk menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang," katanya.

Selain itu, tambah Aswin, Fraksi Golkar berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut terus diperkuat dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil, sehingga setiap kebijakan fiskal mampu mempercepat pembangunan yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sumut.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis