Pemkab Deliserdang Siapkan Layanan Konsultasi Hukum Gratis di MPP

Lubukpakam(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat. Layanan yang digagas Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, itu akan beroperasi di loket khusus di lantai II Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Sudirman, Lubukpakam.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Deli Serdang Sehat (LBH-DSS), Ade Chandra SH MM, mengatakan persiapan pembukaan layanan telah memasuki tahap finalisasi. Bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang, pihaknya telah melakukan survei lokasi dan penataan loket pelayanan.

"Program ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Bupati Deli Serdang untuk menghadirkan layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan maupun informasi hukum," ujar Ade Chandra usai meninjau lokasi, Rabu (22/7/2026).

Ia menjelaskan layanan tersebut akan memberikan konsultasi mengenai berbagai persoalan hukum, antara lain hukum pertanahan, hukum keluarga dan waris, sengketa kepemilikan dan harta kekayaan, hukum perorangan, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, hingga persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Baca Juga:

• Dua Bersaudara Diduga Edarkan Sabu di Labuhan Deli, Dibekuk Polisi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, LBH-DSS juga akan menghadirkan praktisi dan pakar hukum perdata maupun pidana, serta menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi hukum.

"Kami juga akan menggandeng universitas yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan bantuan hukum," katanya.

Menurut Ade Chandra, layanan konsultasi hukum gratis tersebut direncanakan mulai beroperasi pada awal Agustus 2026.

Sementara itu, Penasehat LBH-DSS, Henry Sinaga, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan layanan konsultasi hukum gratis di MPP.

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU) itu menilai layanan tersebut akan membantu masyarakat memperoleh solusi atas persoalan hukum yang dihadapi sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

"Pelayanan konsultasi hukum gratis ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat mencari solusi atas persoalan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat semakin sadar dan taat hukum," ujarnya. (**)

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

40 Inovasi Pelayanan Publik RI akan Dipamerkan di Ajang Dunia

Mantan Pj Bupati Sergai dan Sekda Deli Serdang Ditangkap di Bogor

DPRD Grobogan Cari Referensi Pelayanan Publik di Binjai

Mobil Sehat Honda Jangkau Masyarakat Kurang Mampu di Deli Serdang

Cuti Bersama Pemko Medan Mulai 11 Juni 2018, Sebagian Pelayanan Publik Buka Saat Lebaran