Irham: Polemik Kuorum DPRD Sumut Jangan Dibebankan ke Bobby

Medan(harianSIB.com)

Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution SH MHum, menegaskan polemik mengenai syarat kuorum dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut merupakan persoalan internal legislatif dan tidak seharusnya dibebankan kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Irham menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony yang mengaitkan tindakan Gubernur Bobby Nasution meninggalkan rapat paripurna dengan sikap arogan. Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/7/2026), sepenuhnya merupakan urusan internal DPRD Sumut.

"Pernyataan yang mengaitkan walkout Gubernur Sumut dengan sikap arogan merupakan narasi yang tidak tepat dan berlebihan. Dinamika dalam rapat paripurna tersebut sepenuhnya persoalan internal dewan," kata Irham kepada wartawan di DPRD Sumut, Medan, Senin (27/7/2026).

Menurut Irham, sangat tidak etis apabila Gubernur Sumut disudutkan atas persoalan yang muncul dari dinamika internal DPRD. Ia menilai pimpinan DPRD seharusnya melakukan evaluasi ke dalam, bukan mengarahkan kesalahan kepada kepala daerah.

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Sumut Peringati 30 Tahun "Kudatuli" Dengan Atraksi Treatrikal dan Sarasehan

"Persoalan ini muncul akibat dinamika internal DPRD Sumut sendiri, bukan karena gubernur. Seharusnya dilakukan koreksi internal," ujarnya.

Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Sumut I itu menjelaskan, saat rapat paripurna dibuka, syarat kuorum telah terpenuhi sesuai ketentuan tata tertib. Kehadiran anggota, kata dia, dapat dibuktikan melalui kehadiran fisik maupun daftar hadir yang telah ditandatangani sehingga rapat sah dibuka oleh pimpinan DPRD atas persetujuan seluruh fraksi.

Karena itu, menurut Irham, interupsi yang kemudian mempersoalkan kuorum merupakan bagian dari dinamika internal DPRD dan tidak berkaitan dengan substansi pembahasan rapat.

"Kalau di tengah rapat ada yang mempersoalkan kuorum, harus dilihat dari awal bahwa rapat sudah memenuhi syarat. Di sinilah seharusnya pimpinan DPRD mampu mengendalikan jalannya sidang, bukan kemudian membangun narasi yang menyudutkan gubernur," katanya.

Irham menambahkan, Bobby Nasution hadir dalam kapasitas memenuhi undangan DPRD Sumut untuk mengikuti rapat paripurna. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila persoalan kuorum diarahkan menjadi tanggung jawab gubernur.

Ia berharap polemik tersebut tidak terus berlanjut dan seluruh pihak lebih mengedepankan evaluasi internal guna menjaga hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legisiatif di Sumatera Utara.(**)

Erry Nuradi dan Bobby Nasution Ramaikan Gerakan #2019 Kita Tetap Bersaudara dan Selamanya

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Tidak Korum, Rapat Paripurna R-APBD 2019 dan Hasil Reses Batal di DPRD Medan