DPRD SU: P-APBD Sumut Jangan Sampai Belanja Pemerintah "Bengkak", Tapi Infrastruktur "Kurus"

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih mengingatkan Pemprov Sumut agar penyusunan P-APBD Sumut TA 2026 memperhatikan peningkatan anggaran belanja daerah yang harus berbanding lurus dengan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai belanja pemerintah membengkak, tetapi pembangunan infrastruktur dan ekonomi rakyat justru "kurus kering" alias terjadi ketimpangan," ujar Meryl Rouli Saragih, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumut TA 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi didampingi Ihwan Ritonga dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (27/8/2026).

Meryl menyoroti peningkatan belanja modal yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pihaknya mendesak anggaran pemulihan dikelola cepat, tepat sasaran dan transparan, serta benar-benar diarahkan untuk kebutuhan korban.

Baca Juga:

• Fraksi PDIP DPRD SU Minta Pemprovsu Jangan Terjebak "Politik Angka", Utamakan Manfaat Nyata

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti peningkatan belanja barang dan jasa sekitar 25,57 persen. Kenaikan tersebut perlu dicermati karena pos ini rentan mengalami perluasan kegiatan jika tidak dikendalikan dengan prinsip efisiensi. Pemprov Sumut diminta menjelaskan secara rinci program yang menyebabkan kenaikan tersebut.

"Kita harus menghindari skenario di mana belanja modal meningkat tanpa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, sementara belanja barang dan jasa justru membengkak akibat aktivitas administrasi dan operasional pemerintah," tuturnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tambahan penyertaan modal sekitar Rp50 miliar kepada Bank Sumut. Pihaknya tidak keberatan sepanjang suntikan modal tersebut memiliki landasan ekonomi yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Bank Sumut harus menjalankan fungsi sebagai bank pembangunan daerah, bukan sekadar memperbesar aset dan modal.

Dibagian lain pernyataannya, Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat memang memperluas ruang fiskal Sumut. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan memperbanyak program yang kurang mendesak.

Prioritas harus diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, UMKM, perlindungan sosial dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Ditegaskan Meryl, pembangunan Sumut tidak boleh hanya terkonsentrasi di Medan dan kota-kota besar. Wilayah kepulauan, pesisir, perbatasan, daerah tertinggal serta kawasan dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar juga harus mendapatkan manfaat pembangunan secara adil.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerataan menjadi prinsip utama dalam perubahan APBD Sumut 2026. Program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan objektif, tingkat kerusakan, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesenjangan layanan dasar dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

Dengan demikian, Meryl berharap perubahan APBD Sumut 2026 tidak sekadar menghasilkan angka belanja yang besar, tetapi mampu menghadirkan infrastruktur berkualitas, pelayanan publik yang lebih baik dan ekonomi rakyat yang benar-benar bergerak.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban