P-APBD Deliserdang 2026 Gagal Disahkan, 17 Anggota DPRD Protes

Lubukpakam (harianSIB.com)

Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2026 gagal disahkan hingga batas waktu yang disebut 30 September 2026. Sebanyak 17 anggota DPRD Deliserdang kemudian menyampaikan protes dan menyatakan kegagalan pengesahan itu merupakan keputusan pimpinan DPRD, bukan keputusan anggota dewan.

Protes disampaikan di ruang Komisi I DPRD Deliserdang, Kamis (1/10/2026). Para anggota tersebut menyebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) telah selesai, tetapi pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terhenti setelah rapat diskors pada Rabu (23/9/2026) pukul 19.40 WIB.

Mereka mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni Thomas Baginda Harahap dan Yeti Sembiring, telah menjelaskan bahwa pergeseran anggaran dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut mereka, terjadi perbedaan pendapat di antara anggota Badan Anggaran (Banggar). Sejumlah anggota meminta pemungutan suara untuk memutuskan pembahasan PPAS P-APBD telah selesai. Namun, rapat diskors oleh Koordinator Banggar dan tidak dilanjutkan hingga batas akhir pengesahan.

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Konsultasikan Perubahan KUA-PPAS 2026 ke Kemendagri

Sebelumnya, Koordinator Banggar DPRD Deliserdang H Hamdani Syahputra mengatakan pimpinan DPRD telah meminta Pemkab Deliserdang memenuhi tiga hal terkait pergeseran anggaran Rp503 miliar sebelum pembahasan P-APBD dilanjutkan.

Pertama, Pemkab diminta melibatkan pimpinan DPRD untuk menguji atau mengonsultasikan Permendagri terkait ke Kemendagri atau KPK. Kedua, bupati diminta membuat pernyataan bertanggung jawab apabila pergeseran anggaran tersebut menimbulkan persoalan hukum. Ketiga, anggaran untuk kegiatan yang telah selesai dikerjakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) diminta dikeluarkan dari P-APBD.

"Salah satu dari tiga syarat itu tidak ada ditindaklanjuti Pemkab Deliserdang, maka Ranperda Perubahan APBD 2026 gagal disahkan dan otomatis gagal juga dievaluasi Gubernur sesuai surat Sekda Provinsi Sumut," ujar Hamdani, Rabu (30/09/2026).

Hamdani menyebut dari total pergeseran anggaran Rp503 miliar, kegiatan senilai Rp493.851.247.000 atau sekitar Rp493,8 miliar telah dikerjakan dan selesai. Ia mengatakan Tim TAPD tidak dapat merinci pekerjaan yang berkaitan dengan bencana alam. Hamdani juga menyebut terdapat pergeseran anggaran Rp800 juta untuk pengerjaan median jalan di Jalan Sultan Serdang atau Arteri menuju Bandara Kualanamu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Hamdani mengatakan secara legal dan administratif, daerah baru dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana jika kepala daerah menerbitkan surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana. Ia juga berpendapat surat edaran dan Permendagri tidak boleh bertentangan dengan UU Keuangan dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang belanja dalam keadaan darurat.

Terkait kegagalan pengesahan, Hamdani menyatakan APBD yang berlaku kembali kepada APBD murni Tahun Anggaran 2026. Ia merujuk Pasal 177 dan Pasal 178 PP Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 161 ayat 2 PP tersebut juncto Pasal 316 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Sementara itu, 17 anggota DPRD yang menyampaikan protes menyebut tidak disahkannya P-APBD berpotensi menghilangkan sejumlah program yang menyentuh masyarakat. Program yang mereka sebut antara lain Universal Health Coverage (UHC), pembangunan dan pelayanan publik, perhatian bagi guru mengaji dan guru sekolah minggu, penanggulangan TBC, serta program kerakyatan lainnya. (**)

Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Simalungun Beda Pendapat Soal Pembahasan KUA-PPAS

11 Pejabat Eselon II Pemkab Deliserdang akan Dirotasi Tanpa Lelang Jabatan

Jalan Baru Dihotmix Pemkab Deliserdang, Warga Desa Bangunsari Baru Larang Truk Over Tonase Melintas

Pelantikan PAW Empat Anggota DPRD Deliserdang Hanya Dihadiri 17 Anggota

Timur Sitepu akan Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Deliserdang

Antoni Pasaribu Minta Pemkab Deliserdang Bangun Bronjong di Kiri-Kanan Sungai