TPL Jadi Tersangka: Jika Negara Dirugikan, Siapa yang Selama Ini Menikmati?

Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi apakah terdapat kelemahan sistem, keterbatasan integrasi data, pemeriksaan yang tidak efektif, atau kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh individu tertentu.

Jawaban atas pertanyaan tersebut bahkan bisa lebih penting daripada sekadar menemukan pelaku dalam satu perkara. Jika sistem tidak diperbaiki, kasus serupa dapat kembali terjadi dengan pelaku dan perusahaan yang berbeda.

Jangan Berhenti pada Korporasi

Korporasi memang dapat menjadi subjek hukum. Namun keputusan korporasi pada akhirnya dibuat oleh manusia. Karena itu, penyidikan perlu mampu membedakan antara kesalahan sistem, kelalaian, keputusan manajemen, dan tindakan yang sejak awal dilakukan dengan kesengajaan untuk melanggar hukum.

Jika terdapat individu yang terbukti terlibat, proses hukum harus menjangkau orang tersebut. Sebaliknya, seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena menduduki posisi tertentu dalam struktur perusahaan.

Prinsipnya sederhana: hukum harus mengejar perbuatan dan bukti, bukan sekadar jabatan. Jika terdapat pejabat negara yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, maka pemeriksaan juga harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Tetapi proses tersebut harus tetap berdasarkan alat bukti, bukan tekanan opini publik.

Kejagung Tetapkan PT TPL Tersangka Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp 2 T

TPL Buka Suara soal Dugaan Korupsi Transfer Pricing untuk Hindari Pajak

Curi Vario Anak Kos, Pria Ditangkap Saat Hendak Jual di Marketplace

Kasus Dugaan Korupsi PT TPL Rp2 Triliun, Ephorus HKBP: Keadilan Harus Sampai ke Pemulihan Alam

Modus "Rekayasa Harga" Ekspor Pulp, Dua Pegawai Pajak Ditahan, Negara Rugi Rp 2 Triliun

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Transfer Pricing PT TPL