Dari Modal Sosial ke Perlindungan Hukum: Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat Adat Melalui Literasi Hukum

Penguatan ini adalah jalan menuju rekonsiliasi antara negara dan masyarakat adat, ketika hukum tidak lagi menjadi instrumen penindasan, melainkan sarana mencapai kemaslahatan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penulis adalah dosen praktisi UNITA)

Rapat Bareng KY, DPD Bahas Eksistensi Pemberlakuan Hukum Adat

Rancangan Undang Undang Perlindungan Hak Masyarakat Adat Perlu Dikawal

Gaya Hidup Masyarakat Adat yang Perlu Dipahami

Masyarakat Adat Panduaman Sipituhuta Apresiasi Terbitnya Perda Pengakuan Masyarakat Adat

Persoalan Sengketa Tanah di Sumut, Djoss Dorong Perda Masyarakat Adat

AMAN Tobasa Gelar Forum Group Discussion Perda Hak Wilayah Masyarakat Adat