Kemdikbud Ambil Alih Pengelolaan PAUD dan Dikmas

Jakarta (SIB)- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Kemdikbud) mengambil alih pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (PAUD dan Dikmas) yang sebelumnya dikelola pemerintah provinsi.

"Hal ini disebabkan keberadaan Balai Pusat Kegiatan Belajar (BPKB) di provinsi tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pada akhir 2016, status 21 BPKB provinsi berubah menjadi unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud," ujar Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar, di Jakarta, Senin (30/1).

Harris Iskandar menjelaskan pihaknya telah merencanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka melakukan penguatan pegawai dan kelembagaan bagi 21 UPT PAUD-Dikmas tersebut.

Di antaranya yaitu penataan SDM, sarana dan prasarana, serta penguatan program kerja dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas program PAUD dan Dikmas.

"Bergabungnya 21 UPT PAUD dan Dikmas yang baru ditambah delapan UPT PAUD dan Dikmas yang lama diharapkan meningkatkan target sasaran pembinaan dan penjaminan mutu sat-uan PAUD serta Dikmas menjadi lebih banyak dan optimal," kata dia.

Harris menjelaskan pada 2017, pihaknya memprioritaskan pada sembilan skala prioritas yaitu, memperluas dan meningkatkan mutu program kesetaraan untuk menjangkau anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) serta usia dewasa. Kemudian meningkatkan akses PAUD dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Ketiga kata dia, meningkatkan akses pemberantasan buta aksara untuk daerah kantong buta aksara dan daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).Keempat, meningkatkan kualitas satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan. Kelima, meningkatkan peran dan kompetensi keluarga dalam mendidik anak agar berkarakter dan berbudaya prestasi.

Keenam, memperkuat kemampuan UPT sebagai pengembangan model, mutu, pembinaan dan evaluasi penerapan NSPK. Ketujuh, meningkatkan mutu layanan kursus dan pelatihan dalam rangka memenangkan persaingan global.

Harris juga menambahkan pihaknya akan mempererat kerja sama pusat, daerah dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem PAUD dan Dikmas.

KEMDIKBUD TINGKATKAN KUALITAS SD INPRES
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan pihaknya akan meningkatkan kualitas bangunan dan pengajaran di Sekolah Dasar (SD) Inpres di Tanah Air.

"Sebagian bangunan sekolah rusak merupakan sekolah peninggalan SD Inpres yang dibangun 30 tahun lalu dan sudah waktunya untuk dibenahi," ujar Mendikbud dalam konferensi pers Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) di Depok, Jawa Barat, Rabu (25/1).

Mendikbud menjelaskan tujuan awal didirikannya SD Inpres adalah untuk pemberantasan buta aksara, dan tidak cocok lagi dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, pada tahun ini Kemdikbud ingin meningkatkan standar pelayanan minimun, terutama untuk SD Inpres.

"Tidak hanya bangunannya, tetapi juga sumber daya manusianya sehingga cocok dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja dan perubahan zaman."

Kemdikbud juga akan menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan. Diharapkan setiap sekolah bisa memenuhi standar pelayanan tersebut.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, mengatakan saat ini teratat sebanyak 153.000 sekolah mengalami kerusakan.
"Sekolah rusah bertambah 10 persen setiap tahunnya," kata Hamid.

Hamid meminta daerah yang memiliki kondisi keuangan yang bagus untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan sekolah yang rusak.

"Karena sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab daerah, pusat sifatnya hanya membantu saja."

Hamid berharap pada tahun ini diharapkan sekitar 60.000 sekolah rusak dapat diperbaiki. (Ant/h)