Tahun 2025, Prabowo Ajukan Utang Baru Sebesar Rp 775,86 Triliun

Jakarta (harianSIB.com)
Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 yang mengatur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Anggaran 2025. Perpres ini mencakup rencana penarikan utang baru guna menutupi defisit APBN 2025 yang diperkirakan mencapai Rp 616,18 triliun.

Dalam Lampiran VII Perpres 201/2024 penarikan utang atau besaran pembiayaan utang Prabowo tetapkan senilai sebesar Rp 775,86 triliun pada 2025. Nilai itu naik sekitar 19,71% dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun.

"Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan," sebagaimana Pasal 7 Perpres 201/2024, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (5/12/2024).

Prabowo, dalam lampiran itu merincikan pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 642,56 triliun. Nilai itu cenderung lebih rendah dibandingkan target penerbitan SBN pada 2024 sebesar Rp 666,4 triliun.

Selain SBN, pembiayaan utang juga berasal dari Pinjaman neto yang senilai Rp 133,3 triliun, naik dari target 2024 senilai Rp 18,4 triliun. Pinjaman itu terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp 11,77 triliu, yang sigunakan untuk pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 6,6 miliar, dan yang digunakan hanya senilai Rp 5,17 triliun.

Lalu, Pinjaman Luar Negeri (Neto) Rp 128,13 triliun. Terdiri dari Pinjaman Tunai Rp 80 triliun, Pinjaman Kegiatan Rp 125,52 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L) pusat, Rp 1,59 triliun untuk kegiatan yang diteruskan dalam bentuk hibah, dan Pinjaman ke BUMN/Pemda: Rp 9,3 triliun. Total ini dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeru sebesar Rp 88,36 triliun.

Total pembiayaan utang pun juga akan dikurangi untuk keperluan pembiayaan investasi senilai Rp 154,50 triliun, dan pemberian pinjaman senilai Rp 5,44 triliun. Namun, ada tambahan dari pembiayaan lainnya berupa hasil pengelolaan aset senilai Rp 262 miliar.(*)