Kajian Kasino UEA-Malaysia Diusulkan Guru Besar UI untuk Pemerintah

Bekasi(harianSIB.com)

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mendorong pemerintah untuk mengkaji usulan legalisasi kasino dengan merujuk pada kebijakan di Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia, demi meningkatkan devisa negara.

"Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sama seperti UEA yang kini membangun kasino besar, dan Malaysia yang telah melegalkan kasino sejak 1969," ujarnya di Bekasi pada Sabtu (17/5/2025), dilansir dari Antara.

Hikmahanto meminta pemerintah agar membuka mata dan melakukan asesmen objektif terhadap tiga hal penting terkait isu ini.

Pertama, perputaran uang dari praktik perjudian. Ia menyoroti temuan PPATK yang menunjukkan besarnya aliran dana judi daring yang dioperasikan dari Kamboja dan Myanmar.

Kedua, menurutnya perlu ditanyakan apakah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim benar-benar bisa melepaskan diri dari praktik judi. "Ternyata kan tidak," katanya.

Ketiga, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun pemerintah berniat memberantas judi daring, ia menilai penindakan kerap terhambat karena pelaku berada di negara yang melegalkan kasino seperti Kamboja dan Myanmar.

"Nah kalau misalnya tiga hal ini setelah dilakukan asesmen dan menurut kita tidak bisa diselesaikan, bukan tidak mungkin kalau pemerintah memutuskan untuk buat kasino tapi di kawasan tertentu saja, seperti kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia atau di Singapura juga ada. Tapi, untuk warga Singapura kalau mereka mau berjudi di situ, mereka harus ada syarat ketat," ucapnya.

Pakar Geopolitik dan Ekonomi Internasional UI itu menyatakan Indonesia memang negara Muslim tapi dengan aktivitas judi yang masih tinggi. Padahal ketika era Ali Sadikin bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, aktivitas itu akhirnya dilegalkan.

"Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya," ucapnya.

"Tapi tentu dana tersebut untuk kepentingan yang tidak menyentuh, katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama dan lain sebagainya," imbuhnya.

Ia juga mencontohkan salah satu aktivitas di Uni Emirat Arab yang mengharamkan judi namun membuka kasino dengan membangun kawasan ekonomi khusus.

Apabila pada akhirnya Indonesia berkompromi untuk membuka kasino di kawasan ekonomi khusus, pemerintah diminta berani mengambil kebijakan itu dengan tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan rakyat kecil.

"Selama ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan judi online disiksa di Kamboja dan lain sebagainya, kita tidak ada kendali. Sudah mereka keluar masuk secara ilegal, ditambah melakukan perbuatan yang tidak baik bagi warga negara kita. Dan tiba-tiba kalau mereka disiksa kita harus membantu mereka untuk mengeluarkan uang. Kan tidak benar juga kalau seperti begitu," kata dia.(*)