Timbul Raya Manurung: Diplomasi "Emas" Swiss Luluhkan Trump, Indonesia Tak Bisa Asal Tiru karena KPK, tapi Ada Cara Lain

Medan (harianSIB.com)

Keberhasilan Swiss melunakkan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) di bawah Donald Trump melalui pendekatan "diplomasi kemewahan" menjadi sorotan dunia. Namun, Pengamat asal Medan Timbul Raya Manurung mengingatkan, Indonesia tidak bisa serta-merta meniru cara tersebut karena benturan regulasi anti-korupsi, meski ada celah diplomasi simbolik yang bisa dimanfaatkan.

Timbul menyoroti bagaimana delegasi Swiss sukses besar mengubah pendirian Trump. Dengan janji investasi USD 200 miliar, ditambah simbol kemewahan berupa batangan emas dan jam meja Rolex di atas meja, tarif dagang AS terhadap Swiss mencair seketika.

"Tarif Swiss untuk barang non-baja dan aluminium yang tadinya 39%, turun drastis menjadi 15%. Itu sebuah keajaiban negosiasi yang transaksional," ujar Timbul kepada harianSIB.com, Rabu (19/11/2025).

Ia juga sempat menyarankan Eropa meniru langkah ini dengan simbol teknologi mereka, seperti membawa mobil Audi A8 yang penuh komponen aluminium ke Gedung Putih, daripada sekadar berdebat dengan data spreadsheet.

Baca Juga:

• Ini Pasal dan Perbuatan yang Didakwakan KPK kepada Topan Ginting Cs, Ancamannya Maksimal 20 Tahun Penjara

Hambatan Gratifikasi bagi Indonesia

Namun, Timbul menekankan bahwa konteks Indonesia berbeda. Pendekatan memberikan hadiah mewah secara personal kepada pemimpin negara lain, seperti yang dilakukan Swiss kepada Trump, sangat berisiko secara hukum domestik.

"Indonesia tidak mungkin melakukan pendekatan dengan membawa hadiah yang sangat berharga kepada Trump secara personal. Karena bisa dituduh gratifikasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tegas Timbul.

Regulasi di Indonesia sangat ketat mengenai pemberian dan penerimaan hadiah yang melibatkan pejabat negara, sehingga "diplomasi emas dan

Rolex" ala Swiss sulit diterapkan secara harfiah.

Solusi: Diplomasi Souvenir Resmi ala Prabowo

Meski demikian, Timbul melihat peluang melalui jalur resmi kenegaraan. Jika hadiah diberikan atas nama negara sebagai cinderamata (souvenir), hal itu sah secara hukum dan etika diplomasi. Ia mencontohkan langkah cerdas Presiden Prabowo Subianto.

"Bila negara Indonesia secara resmi memberi hadiah souvenir ke negara yang dikunjungi, mungkin bisa secara hukum. Lihat saja Presiden Prabowo yang pernah memberi hadiah souvenir keris kepada Presiden Putin dari Rusia," jelasnya.

Menurut Timbul, langkah simbolis Prabowo tersebut terbukti efektif. Sentuhan budaya melalui keris tersebut menjadi pembuka jalan bagi negosiasi yang lebih berat. "Diplomasi Prabowo ini cukup berhasil dengan membawa oleh-oleh banyak komitmen investasi dan perjanjian kerjasama. Mulai dari pengadaan alutsista, kerjasama di bidang energi, migas, hingga tenaga nuklir," papar Timbul.

Kesimpulan

Timbul menutup analisisnya dengan poin penting, inti dari diplomasi Trump maupun Putin adalah sentuhan personal dan simbol penghormatan.

"Jika Eropa disarankan membawa Audi A8, dan Swiss berhasil dengan Emas, Indonesia punya caranya sendiri yang bermartabat dan legal seperti Keris. Intinya adalah simbol yang 'mengena' di hati mitra negosiasi," pungkasnya.(**)

Polri dan Pemprov Papua Dapat Nilai Terendah dalam Survei Integritas KPK

12 Jam Diperiksa KPK, Remigo Keluar Pakai Rompi Oranye

Aksi Penembakan Brutal di Dua Kota Amerika Serikat, 4 Tewas

DPRDSU Apresiasi KPK Tangkap Bupati Pakpak Bharat

Remigo Berutu Terjaring KPK

Beri Dukungan, Aktivis Berharap KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Asahan