ATR/BPN Akan Revisi Besar-besaran RTRW di Tiga Provinsi Sumatera Pascabanjir

Selain itu, Nusron menyoroti masalah peta spasial yang delineasinya belum seragam, terutama antara lahan sawah dilindungi (LSD), lahan baku sawah (LBS), KP2B, dan LP2B. Ia menekankan bahwa ke depan, KP2B dan LSD akan menjadi "sawah selamanya" yang tidak boleh diganggu.

"KP2B dan LSD itu menjadi sawah forever, sawah yang sifatnya khalidina fiha abadan, tidak boleh diotak-atik. Jika ada izin alih fungsi, itu hanya untuk LBS yang bukan KP2B," jelas Nusron.

Ia menambahkan, pemberian izin tetap akan dilakukan secara ketat karena ketahanan pangan tidak mungkin tercapai tanpa ketersediaan lahan yang memadai, terutama LP2B.

Tahun depan, pemerintah akan merevisi RTRW kabupaten/kota yang belum sesuai dengan Perpres 12/2025. Namun, Nusron mencatat ada daerah yang tidak memungkinkan memasukkan KP2B karena sudah tidak memiliki lahan sawah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Lahan sawah di wilayah tersebut telah berubah menjadi kawasan permukiman.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga mendorong percepatan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR). Tahun ini sudah ada 672 RDTR yang rampung, dan jumlah itu akan terus bertambah. Kementerian ATR/BPN bahkan telah menyepakati dukungan anggaran BA 99 bersama Kementerian Keuangan.

"Kita harus mempersiapkan dari sekarang agar hasilnya lebih akurat. RDTR ini sangat penting sebagai pintu masuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan," ujarnya. (*)

Kelompok Tani Hutan Desa Simare Terapkan Pola Pertanaman Tumpang Sari

Gali Kearifan Lokal, Jenny dan Donna Siagian Keluar Masuk Hutan

Tol Medan-Berastagi Belum Bisa Diwujudkan, Biayanya Rp 7 Triliun dan Melintasi Kawasan Hutan

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat

Masyarakat Lau Baleng Karo Minta Pembatalan SK Hutan Kemasyarakatan

Tim Gabungan Dishut Sumut Gelar Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Labuhanbatu