IUP Dicabut, Ini Profil PT Agincourt Resources Satu-satunya Perusahaan Tambang Terdampak Penertiban Satgas PKH

Jakarta (harianSIB.com)

Pemerintah resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources (AR), pengelola Tambang Emas Martabe yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pencabutan izin ini merupakan bagian dari penertiban usaha berbasis sumber daya alam yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pascabencana hidrometeorologi di Sumatera.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Satgas PKH telah mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan sumber daya alam di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat.

"Penertiban ini dilakukan terhadap usaha berbasis sumber daya alam, baik di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers Satgas PKH yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/1/2026), sebagaimana dilansir Kontan.co.id.

Menurut Prasetyo, setelah terjadinya bencana banjir besar di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh, Satgas PKH mempercepat proses audit dan evaluasi perizinan di kawasan terdampak. Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London bersama kementerian, lembaga, serta Satgas PKH.

Baca Juga:

• Alex Sinulingga Tegaskan Disdik Sumut Tidak Tertutup bagi Media: Wartawan Dilayani di Ruang PPID

"Hasil rapat tersebut memutuskan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," katanya.

Dari total 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas area mencapai 1.010.592 hektare. Sementara enam perusahaan lainnya berasal dari sektor non-kehutanan, meliputi pertambangan, perkebunan, serta pemanfaatan hasil hutan kayu.

Dalam daftar tersebut, PT Agincourt Resources tercatat sebagai satu-satunya perusahaan pertambangan yang izin usahanya dicabut. Tambang Emas Martabe yang dikelola PT AR berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Profil PT AR

Berdasarkan keterangan dari laman resmi perusahaan, hingga Desember 2024 Tambang Emas Martabe beroperasi di area seluas 646,08 hektare. Operasional tambang ini berlandaskan Kontrak Karya (KK) selama 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia.

Kontrak Karya Martabe pertama kali diberikan pada 1997 kepada PT Danau Toba Mining, dengan mayoritas saham dimiliki oleh Normandy Mining untuk kegiatan eksplorasi dan pertambangan emas. Pada awalnya, wilayah kontrak karya mencapai 6.560 kilometer persegi.

Seiring waktu, wilayah konsesi menyusut dan berkembang menjadi sekitar 130.252 hektare atau 1.303 kilometer persegi yang mencakup wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Mandailing Natal. Pada 2003, pengelolaan tambang beralih ke PT Newmont Horas Nauli, yang mayoritas sahamnya dimiliki Newmont East Asia.

Tiga tahun kemudian, pada 2006, nama perusahaan berubah menjadi PT Agincourt Resources untuk melanjutkan pengembangan Proyek Martabe. Produksi komersial tambang dimulai pada 24 Juli 2012.

Sejak beroperasi, Tambang Emas Martabe memproses lebih dari 6 juta ton bijih setiap tahun dan menghasilkan lebih dari 200.000 ounce emas serta 1–2 juta ounce perak. Hingga Juni 2025, sumber daya mineral tambang diperkirakan mencapai 6,4 juta ounce emas dan 58 juta ounce perak, dengan cadangan bijih sekitar 3,56 juta ounce emas dan 31 juta ounce perak.

Saat ini, PT Agincourt Resources mempekerjakan lebih dari 3.000 tenaga kerja. (*)

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Dipecat, Kader Gerindra Gugat Prabowo Subianto

PWI Kerjasama Tambang Emas Martabe Gelar UKW di Padangsidimpuan

Sultan Deli Berharap Presiden Jokowi Sukses Pada Pilpres 2019

Sekdaprovsu: Sumatera Utara Memiliki Potensi Menjadi Pengekspor Pangan

Barata Bangun Pembangkit Listrik di Sumatera Utara Rp 240 M