Penrad Siagian Desak Revisi UU ASN, Hapus Status PPPK dan Akhiri Ketimpangan ASN di Daerah

Penrad juga mengkritik mekanisme rekrutmen ASN yang dinilai terlalu terpusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Akibatnya, kebutuhan riil pemerintah daerah sering kali tidak terakomodasi dalam penetapan formasi.

Berkaitan dengan itu, senator dari Dapil Sumut ini mendorong pemerintah pusat membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah agar proses rekrutmen ASN benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di masing-masing wilayah.

Dalam kesempatan itu, Penrad turut menyinggung penerapan sistem merit yang menurutnya belum berjalan optimal dan masih banyak kebijakan kepegawaian yang belum sepenuhnya mengedepankan kompetensi, kualifikasi, dan profesionalisme.

Penrad juga menyoroti kesenjangan kesejahteraan ASN akibat perbedaan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat guru dan tenaga kesehatan di sejumlah daerah menerima penghasilan yang jauh lebih rendah dibanding daerah lain. Karena itu, ia mengusulkan adanya penataan ulang skema belanja pegawai dengan standar nasional yang lebih adil. Bahkan berharap revisi UU ASN dapat menghadirkan sistem kepegawaian yang profesional, berkeadilan, serta mampu mendukung pemerataan pelayanan publik di seluruh Indonesia.(*).

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI

Anthon Sihombing: Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI

Anggota DPR RI dan Pemko Harus Kerjasama Jolok Anggaran dari Pusat

Trimedya Panjaitan: Presiden Jokowi Mendapat Nilai 8 Soal Penegakan Hukum, Ketua DPR RI Saja Bisa Ditahan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Didesak Mundur