GAMKI Desak Negara Hadir Buntut Pembubaran Ibadah GMS Bantul

Jakarta (harianSIB.com)

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menjamin keamanan jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) Bantul.

Desakan ini menyusul ditiadakannya ibadah tatap muka yang terpaksa dialihkan menjadi ibadah dalam jaringan (daring) pada Minggu (31/5/2026), pasca-insiden pembubaran ibadah oleh sekelompok oknum pada pekan sebelumnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menegaskan, negara tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran.

Menurutnya, hak beribadah dengan aman merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin mutlak oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Baca Juga:

• Hari Lahir Pancasila, Bobby Nasution Tegaskan Pancasila Jadi Jawaban Tantangan Global

"Setiap warga negara berhak beribadah dengan aman. Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul, tidak boleh kalah oleh tindakan intoleransi. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah secara aman, damai dan bebas dari intimidasi," tegas Sahat, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sahat menambahkan, segala bentuk tindakan yang menghalangi, merintangi atau membubarkan kegiatan keagamaan adalah perbuatan melawan hukum yang mencederai nilai toleransi di Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP GAMKI, Frandy Nababan, menyoroti ancaman pidana bagi para pelaku persekusi keagamaan.

Frandy merujuk pada Pasal 300 dan Pasal 303 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (yang disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026).

"Pasal-pasal ini pada prinsipnya dapat diterapkan ke semua jenis ibadah yang dilindungi di Indonesia. Hal ini tidak berhubungan dengan ada tidaknya perizinan rumah ibadah, sebab yang dilindungi adalah kemerdekaan beragama. Ancaman pidananya mencapai pidana penjara paling lama lima tahun," papar Frandy.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, GAMKI memberikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) yang merespons cepat dengan melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus pembubaran ibadah GMS Bantul ke tahap penyidikan.

GAMKI meminta agar langkah preventif dan penegakan hukum ini terus dikawal agar tidak ada lagi peristiwa serupa di kemudian hari.

"Kami berharap proses penyidikan berjalan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Penegakan hukum yang tegas dan adil merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh umat beragama," pungkas Frandy. (*)

Dandim Minta GAMKI Berpartisipasi Ciptakan Kondusivitas di Deliserdang

Rijon Manalu Terpilih Sebagai Ketua DPC GAMKI Taput Periode 2018-2021

Ketua GAMKI Tebingtinggi Ajak Pemuda Jaga Persatuan dan Kesatuan

KPU Deliserdang Harapkan Kader GAMKI Jadi Pemilih Cerdas dan Bermartabat

DPC GAMKI Tanjungbalai Sepakat Gelar Konfercab

PSI Desak Polisi Usut Pembubaran Sedekah Laut di Bantul