AS Masukkan Alibaba, Baidu dan BYD ke Daftar Hitam Militer China

Washington DC(harianSIB.com)

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukkan tiga perusahaan besar asal China, Alibaba, Baidu dan BYD, ke dalam daftar hitam perusahaan yang dinilai mendukung pengembangan militer China.

Keputusan tersebut diumumkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) melalui pembaruan daftar "Chinese Military Companies" yang dirilis pada Senin (8/6/2026). Langkah itu menambah ketegangan hubungan antara Washington dan Beijing yang dalam beberapa tahun terakhir diwarnai persaingan perdagangan, teknologi dan geopolitik.

Dalam daftar terbaru, Pentagon menyebut Alibaba, Baidu dan BYD memiliki keterkaitan dengan strategi pengembangan militer China melalui afiliasi dengan State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.

Pentagon mendefinisikan perusahaan militer China sebagai entitas yang dimiliki atau dikendalikan militer China, atau perusahaan yang berkontribusi pada kebijakan "fusi militer-sipil" yang mengintegrasikan riset dan inovasi sipil ke sektor pertahanan.

Baca Juga:

• Breaking news: Israel Serang Iran, Houthi Tutup Laut Merah, Timur Tengah Makin Panas!

Daftar perusahaan yang masuk kategori tersebut kini mencapai 188 perusahaan, meningkat dibandingkan sekitar 130 perusahaan pada tahun 2025.

Perusahaan yang masuk dalam daftar itu, termasuk entitas yang berada di bawah kendalinya, akan dilarang mengikuti kontrak pertahanan pemerintah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan yang mulai berlaku pada akhir bulan ini.

Menanggapi keputusan tersebut, Kedutaan Besar China di Washington DC mengecam langkah pemerintah AS dan menyebut kebijakan itu sebagai tindakan diskriminatif terhadap perusahaan China.

"Perusahaan-perusahaan China yang berbisnis di luar negeri telah secara ketat mematuhi hukum dan peraturan negara tempat mereka beroperasi," kata juru bicara Kedutaan Besar China.

Pihak kedutaan juga meminta pemerintah AS menghentikan penggunaan alasan keamanan nasional secara berlebihan dan menciptakan iklim bisnis yang adil serta tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China.

Alibaba membantah tuduhan yang dilontarkan Pentagon dan menilai pencantuman perusahaan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Hal serupa juga disampaikan Baidu. Perusahaan teknologi itu menyatakan tidak ada alasan kredibel yang mendukung keputusan pemerintah AS.

"Tuduhan bahwa Baidu adalah perusahaan militer sama sekali tidak berdasar. Kami tidak akan ragu menggunakan seluruh opsi yang tersedia untuk menghapus nama perusahaan dari daftar tersebut," kata juru bicara Baidu.

Sementara itu, BYD hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait pencantuman namanya dalam daftar tersebut.

Ketua Komite DPR Amerika Serikat untuk urusan China dari Partai Republik, John Moolenaar, menyebut daftar terbaru itu sebagai peringatan terhadap perusahaan-perusahaan China yang dinilai bekerja bertentangan dengan kepentingan nasional AS.

"Perusahaan-perusahaan Amerika harus berhenti berbisnis dengan ancaman terhadap keamanan nasional ini. Jika tidak, mereka turut mendukung kebangkitan kekuatan militer China," ujarnya.

Perluasan daftar hitam tersebut terjadi kurang dari sebulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menggelar pertemuan tingkat tinggi yang bertujuan meredakan ketegangan perang dagang dan rivalitas teknologi antara kedua negara. (**)

KIP Putuskan KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

KPU Akui Jalin Kerja Sama dengan Raksasa Teknologi Tiongkok Alibaba Cloud

China Denda Alibaba Rp 40 Triliun, Terbesar dalam Sejarah

Terkuak, Jack Ma Ternyata Tak Menghilang

Jack Ma Yakin Mata Uang Digital Adalah Masa Depan

Dari Uang Sampai Rokok: Kebiasaan Memberikan Angpao di China Dikategorikan Suap?