OJK Tetapkan 1.277 Sanksi Pelanggaran Pasar Modal, Denda Capai Rp327,05 Miliar

Jakarta(harianSIB.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal untuk menjaga integritas, meningkatkan kepatuhan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sepanjang 2026 hingga 31 Agustus, OJK telah menetapkan 1.277 sanksi administratif, larangan dan/atau perintah tertulis kepada emiten, perusahaan publik, profesi penunjang pasar modal dan pihak terkait lainnya atas pelanggaran peraturan pasar modal dan kepatuhan pelaporan.

Siaran pers dari OJK Provinsi Sumatera Utara menyebutkan, Senin (31/8/2026), dari jumlah tersebut, sebanyak 93 sanksi dijatuhkan atas pelanggaran peraturan pasar modal. OJK mengenakan denda administratif dengan total Rp73,99 miliar, disertai 8 peringatan tertulis, 5 perintah tertulis, 10 larangan dan 6 pembekuan izin. Sanksi diberikan kepada berbagai pihak, mulai dari emiten, direksi dan komisaris emiten, perusahaan efek, akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemegang saham maupun pihak lainnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Baca Juga:

• Kajati Sumut Ingatkan Bidang Pengawasan, Terus Jaga Kepatuhan dan Kedisiplinan

Pelanggaran yang ditindak antara lain terkait aliran dana hasil penawaran umum, proses penjatahan pasti penawaran umum perdana saham, penyajian dan audit laporan keuangan, transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik, kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola emiten. Sementara itu, berdasarkan pemantauan kepatuhan pelaporan, OJK menetapkan 1.184 sanksi administratif dengan total denda Rp253,07 miliar dan 304 peringatan tertulis, antara lain atas keterlambatan penyampaian laporan.

Dengan demikian, total denda administratif yang ditetapkan OJK dari penegakan hukum atas pelanggaran peraturan pasar modal dan kepatuhan pelaporan mencapai sekitar Rp327,05 miliar. OJK menegaskan akan terus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya untuk mendorong kepatuhan pelaku industri sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran, sehingga Pasar Modal Indonesia dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien dan berintegritas.(*)

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

Data dari Satu Instansi Seringkali Tidak Sinkron Disajikan ke Publik

Hendrik H Sitompul: Kadin Dorong Industri Kreatif Sebagai Komoditas Ekspor

Selamatkan Industri Pers dan Perbukuan Nasional

Kemendikbud Sebut 13,7 Juta Alumni SMK Terserap Industri

Anthon Sihombing: Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI