Jakarta (SIB)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menjadi yang paling rumit di dunia.
"Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar, tetapi pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai pemilu yang paling rumit di dunia," kata Hasyim usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12).
Hasyim menjelaskan, durasi pemungutan suara pemilu di Indonesia juga yang paling singkat di dunia karena hanya dilakukan selama enam jam atau mulai pukul 07.00 hingga 13.00.
Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri, lanjut Hasyim, KPU sudah mengarahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sekaligus kantor perwakilan KPU setempat untuk mengundang duta besar dari negara-negara sahabat guna menyaksikan proses pemungutan suara.
KPU juga mengundang perwakilan dari negara-negara sahabat dalam program kunjungan pemilu (election visit) untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Ini penting untuk kami lakukan dalam rangka menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia," tambahnya.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya yang bertugas dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih.
"Kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat TPK, PPS, dan TPPS, agar bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta pemilu dalam berkompetisi," ujar Hasyim.
Hasyim mengatakan, sikap transparan dan profesional akan membantu para petugas penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta Pemilu 2024 untuk berkompetisi.
Selain itu, setiap petugas diharapkan menjaga integritas. Apabila petugas mengalami kesulitan atau situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka Hasyim meminta petugas segera meneruskan kejadian tersebut ke tingkat pusat untuk diselesaikan.
"Kami minta segera melapor kepada KPU kabupaten dan kota untuk dilaporkan ke KPU provinsi dan juga dilaporkan pada KPU pusat, sehingga bisa diatasi, dicarikan jalan keluar," kata Hasyim.
Dalam kesempatan tersebut, Hasyim mengatakan KPU telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat tata kelola sistem teknologi informasi (IT) di KPU.
"Sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga, kami didukung oleh satuan-satuan pemerintah yang menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU," ujar Hasyim.
Perketat
KPU juga memperketat pemantauan kondisi kesehatan calon petugas dalam rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.
"Jadi, Pemilu 2019 kemarin memang benar ada sekitar 800-an, detailnya saya agak lupa, petugas yang kelelahan, dan sampai ada yang meninggal dunia. Itu sudah kami evaluasi," kata Hasyim Asy’ari.
Menanggapi banyaknya petugas KPPS Pemilu 2019 yang kelelahan hingga meninggal dunia, Hasyim menuturkan, pihaknya sudah melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
Hasil temuan KPU menunjukkan bahwa sebagian besar petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019 berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
Berkaca dari pengalaman tersebut, KPU lantas memperketat seleksi melalui syarat batas usia calon petugas KPPS Pemilu 2024 yakni maksimal 55 tahun serta dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak memiliki komorbid berat.
Hasyim menambahkan, baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama telah memberikan dukungan untuk memastikan para petugas KPPS tidak akan kelelahan hebat selama penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung.
Salah satunya ialah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
"Instruksi tersebut sudah ditujukan kepada sejumlah menteri dan semua kepala daerah, berupa gubernur, bupati, wali kota. Jadi, salah satu segmen ketenagakerjaan yang diinstruksikan presiden untuk mendapatkan jaminan sosial adalah penyelenggara pemilu ini," ujar Hasyim.
Pada Pemilu 2019, Kemenkes tercatat sebanyak 895 petugas KPPS dinyatakan meninggal dunia dan 5.175 petugas lainnya sakit di 28 provinsi. Provinsi dengan jumlah petugas KPPS meninggal saat itu terbanyak berada di Jawa Barat.
Sejumlah faktor yang menyebabkan petugas mengalami hal tersebut di antaranya adalah beban kerja cukup berat, kelelahan, hingga memiliki penyakit penyerta.
Sangat Kompleks
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga menghadiri acara itu sempat membeberkan data-data pemilu.
Jokowi awalnya bicara bahwa Pemilu 2024 sangat kompleks. Karena, kata dia, Pemilu 2024 serentak untuk presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
"Pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks, in pemilu serentak Pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten dan kota," kata Jokowi saat memberi sambutan di acara konsolidasi nasional Pemilu 2024 itu.
Jokowi menyebut, Pemilu 2024 akan melibatkan 204 juta orang. Ratusan juta orang itu berada di 38 provinsi dan melibatkan 18 parpol nasional dan 6 partai lokal Aceh.
"Melibatkan angka terakhir yang saya terima 204.807.222 orang di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, melibatkan 18 parpol nasional dan 6 partai lokal Aceh," ucapnya.
Karena itu lah, Jokowi menegaskan Pemilu 2024 akan sangat kompleks. Dia pun mengingatkan agar ini dijalankan sebaik-baiknya.
"Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, sangat kompleks sekali, dan semua ini adalah perintah UU, harus dijalankan sebaik-baiknya, sehingga kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Tidak boleh ada yang salah," ujar dia.
Harus Siap
Jokowi mengingatkan Pemilu 2024 semakin dekat. Jokowi meminta KPU dari tingkat provinsi dan daerah harus siap.
"Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap," ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan Pemilu harus berlangsung jujur dan adil. Jokowi juga mengatakan Pemilu tinggal beberapa puluh hari lagi.
"Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Dan pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat," ucap Jokowi.
Jokowi meminta KPU menyiapkan semuanya dengan matang. Sebab, tahun ini pertama kalinya digelar pemilu serentak.
Jokowi meminta KPU untuk memberikan jaminan kehandalan sistem informasi perangkat Pemilu. Ia mewanti-wanti jangan sampai terjadi peretasan.
"Saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini," kata Jokowi
"Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," lanjut Jokowi.
Di era teknologi yang serba digital ini, Jokowi mengingatkan supaya KPU bersikap cermat. Sedikit keteledoran bisa mengganggu kepercayaan publik.
"Dan saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi, semua kita harus bersama-sama menjaga ini," katanya.
Jokowi mengingatkan keteledoran teknis bisa berimplikasi politis. Hal ini dapat mengganggu kondusivitas negara.
"Sebab, keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi kita," jelasnya.
Harus Independen
Terpisah, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengharapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepenuhnya independen dari berbagai intervensi politik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
“Seharusnya penyelenggara pemilu sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi intervensi seperti itu, apapun kekuatannya,” ujar Kaka pada acara diskusi bertajuk "Bareng-bareng Jagain Pemilu" di Jakarta, Sabtu (30/12).
Kaka menilai, penyelenggara pemilu seperti KPU maupun Bawaslu, belum berusaha sekuat tenaga menjaga independensinya dari berbagai intervensi kekuasaan, utamanya yang sifatnya politis
Hal itu menurut dia, terlihat dari berbagai sikap, perilaku, putusan, hingga pernyataan-pernyataan kedua lembaga tersebut yang berujung pada pelemahan posisi keduanya maupun penyelenggaraan pemilu.
Menurut Kaka, regulasi yang kurang sempurna tidak akan menjadi polemik yang berlarut-larut jika independensi kedua lembaga pemilu tersebut kuat terhadap berbagai intervensi. (Antaranews/Detikcom/d)
