Gugatan Tutut di PTUN Memanas: Menkeu Purbaya Klaim Dicabut, Pengacara Membantah Keras

Gugatan ini bermula dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025 pada 17 Juli 2025. Keputusan yang ditandatangani oleh Menkeu saat itu, Sri Mulyani Indrawati, berisi larangan bepergian ke luar negeri bagi Tutut Soeharto.

Langkah pencekalan ini diambil dalam rangka pengurusan piutang negara terkait utang BLBI. Pemerintah menganggap Tutut bertanggung jawab atas utang dua perusahaan, yakni PT Citra Mataram Satriamarga Persada dan PT Citra Bhakti Margatama Persada.

Pihak Tutut Soeharto menolak keras keputusan tersebut. Mereka menganggap KMK itu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan merugikan hak konstitusionalnya untuk bepergian. Gugatan ke PTUN pun dilayangkan pada 12 September 2025, menargetkan Menteri Keuangan sebagai tergugat.

Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan dinamika pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Kebijakan pencekalan yang keras diambil di akhir masa jabatan Sri Mulyani, sementara gugatannya kini harus dihadapi oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga:

• Angin Segar! Gaji Pekerja di Bawah Rp10 Juta di 4 Sektor Ini Terima Gaji Utuh, Pajak Ditanggung Pemerintah

Pernyataan Purbaya yang terkesan "lunak" dan personal memunculkan pertanyaan publik: apakah komitmen pemerintah untuk menagih utang BLBI dari keluarga Cendana akan berubah di bawah kepemimpinan baru?

Apalagi, Kementerian Keuangan sendiri mengaku belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pencabutan gugatan tersebut, yang semakin memperlihatkan adanya kesenjangan informasi.

Tutut Soeharto Gugat Menkeu ke PTUN

Angin Segar! Gaji Pekerja di Bawah Rp10 Juta di 4 Sektor Ini Terima Gaji Utuh, Pajak Ditanggung Pemerintah

Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Pengganti Sri Mulyani, Miliki Kekayaan Rp 39,21 miliar

TNI Jaga Rumah Menkeu Sri Mulyani Pasca Dijarah

Isa Rachmatarwata, Eks Dirjen Anggaran, Jadi Terdakwa Kasus Dugaan Kerugian Negara Rp90 Miliar

DBH Sektor Perkebunan Tak Adil, Sumut Harus Kompak Desak Kemenkeu dan BPDPKS Evaluasi Pembagian DBH