Vonis Ringan untuk Prajurit Penganiaya Siswa SMP Tuai Kritik dari LBH Medan

Medan(harianSIB.com)

Pengadilan Militer menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap oknum TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya siswa SMP berinisial MHS (15). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan.

"Hakim memperparah hancurnya keadilan dengan memutus terdakwa hanya 10 bulan penjara, atau dengan kata lain lebih ringan dari putusan maling ayam. Maling ayam saja ada yang dihukum satu atau dua tahun, sementara ini nyawa yang hilang hanya dihukum 10 bulan," ujar Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, dikutip dari detikSumut, Selasa (21/10/2025).

LBH Medan menilai putusan tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, terutama ketika pelaku berasal dari institusi militer.

Irvan mengatakan, banyak kejanggalan dalam pertimbangan yang disampaikan hakim, sehingga memvonis ringan Sertu Riza. Misalnya, soal tidak ditemukan bekas luka pada tubuh korban. Padahal korban sempat merasakan sakit luar biasa.

Baca Juga:

• Eks Bendahara PUPR Nisel Divonis 3 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Laporan Fiktif Pembelian BBM

Lalu, kejanggalan kedua ketika hakim menyampaikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak melakukan penyerangan ke korban. Padahal menurut keterangan saksi Ismail Syahputra Tampubolon, dirinya melihat langsung korban diserang dan akibatnya terjatuh di sela rel TKP.

"Begitu juga dengan keterangan saksi Naura Panjaitan mengatakan jika ada terjadi pemukulan yang mengakibatkan seorang anak terjatuh di bawah rel. Namun, dikarenakan Naura Panjaitan meninggal, sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan," sebutnya.

Dia menilai tindakan terdakwa bertentangan dengan Pasal 76c jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Tidak hanya itu perbuatan tindakan terdakwa telah bertentangan dengan UUD 1945, KUHPidana, UU HAM, DUHAM, dan ICCPR, CRC tentang konvensi hak atas anak.(*)

Berbelit-belit Beri Keterangan di Persidangan, Terdakwa Dibentak Hakim

Di Depan Hakim, Lucas Bantah Larikan Eddy Sindoro

PT Tunjuk 3 Hakim Senior Tangani Kasus Tamin Sukardi

Bahaya Main Hakim Sendiri

Trimedya Panjaitan: Presiden Jokowi Mendapat Nilai 8 Soal Penegakan Hukum, Ketua DPR RI Saja Bisa Ditahan

Ini Alasan Hakim Tetap Hukum Pengkritik Volume Azan 18 Bulan Bui