Backfilling Jadi Solusi Baru Pengelolaan Tailing Tambang, Tepat Diterapkan di Indonesia

Jakarta(harianSIB.com)

Pengelolaan limbah tambang atau tailing kini menjadi sorotan penting dalam industri pertambangan modern. Tidak lagi sekadar persoalan teknis, pengelolaan tailing juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan, kepercayaan publik, hingga keberlanjutan lingkungan.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap risiko bendungan tailing, metode backfilling mulai dipandang sebagai solusi yang lebih aman dan ramah lingkungan.

Selama ini, industri tambang umumnya menggunakan metode Tailing Storage Facility (TSF), yakni fasilitas penyimpanan tailing di permukaan. Meski kerap mendapat citra negatif akibat sejumlah kasus kegagalan bendungan di berbagai negara, banyak TSF di dunia tetap terbukti mampu beroperasi aman selama puluhan tahun dengan dukungan rekayasa ketat dan sistem pemantauan berkelanjutan.

Ketua Bidang Hilirisasi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), M Toha, menegaskan, TSF seharusnya dipandang sebagai infrastruktur kritikal yang membutuhkan pengawasan jangka panjang.

Baca Juga:

• Triwulan I 2026, PTPN IV Regional I Salurkan Bantuan TJSL Senilai Rp837 Juta

"Tailing Storage Facility bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai aset infrastruktur kritikal yang membutuhkan pengawasan seumur hidup (cradle-to-grave)," ujarnya.

Menurut Toha, TSF modern kini telah berkembang menjadi struktur bendungan kompleks dengan standar keselamatan yang semakin ketat, terutama setelah tragedi bendungan tailing Brumadinho di Brasil. Standar global pengelolaan tailing pun diperkuat melalui Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM).

Namun seiring perkembangan teknologi, metode backfilling mulai banyak dipertimbangkan sebagai alternatif pengelolaan tailing yang lebih berkelanjutan. Metode ini dilakukan dengan mengembalikan tailing yang telah didetoksifikasi ke dalam rongga tambang bawah tanah.

Material tailing biasanya dicampur dengan batuan sisa dan bahan pengikat seperti semen untuk memperkuat struktur tambang dari dalam. Cara ini dinilai mampu mengurangi penumpukan limbah di permukaan sekaligus menekan kebutuhan pembukaan lahan baru.

"Di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dan topografi curam, membangun bendungan tailing raksasa memiliki risiko geoteknik yang tinggi," kata Toha.

Ia menambahkan, meskipun biaya operasional backfilling terlihat lebih besar pada tahap awal, metode tersebut dinilai lebih efisien dalam jangka panjang karena dapat menekan biaya reklamasi pascatambang.

Di Sumatera, PT Dairi Prima Mineral (DPM) menjadi salah satu perusahaan yang mulai menerapkan metode ini. Berdasarkan revisi Feasibility Study atau studi kelayakan, perusahaan memilih memanfaatkan seluruh tailing sebagai material pengisi rongga tambang bawah tanah.

Strategi tersebut dinilai sebagai opsi terbaik karena memberikan dampak paling kecil terhadap penggunaan wilayah. Dengan sistem backfilling, PT DPM memastikan tidak ada lagi fasilitas penyimpanan tailing permanen di permukaan yang membutuhkan lahan luas, yang selama ini kerap menjadi kekhawatiran masyarakat.

Pengelolaan tailing sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 6 Tahun 2021. Regulasi itu mencakup standar lokasi, desain konstruksi, pengendalian pencemaran, hingga pemantauan lingkungan pada tahap operasi maupun pascaoperasi.

Metode backfilling yang diterapkan PT DPM juga telah memperoleh persetujuan teknis dan tercantum dalam dokumen AMDAL perusahaan.

Selain aspek keselamatan, tailing kini juga mulai dipandang sebagai sumber daya sekunder yang masih memiliki nilai ekonomi. Material sisa tersebut dapat dimanfaatkan kembali melalui ekstraksi mineral tersisa maupun sebagai bahan bangunan, sejalan dengan konsep ekonomi sirkular.

Tak hanya limbah padat, pengelolaan air tambang juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2022, setiap perusahaan tambang wajib mengolah air limbah sebelum dialirkan ke badan air permukaan.

Air tambang harus melalui kolam pengendapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memisahkan partikel padat, menstabilkan tingkat keasaman (pH), serta memastikan kandungan logam tetap berada di bawah ambang batas baku mutu lingkungan.

PT Dairi Prima Mineral sendiri telah menyiapkan Mine Water Management System. Air operasional tambang akan ditampung dari underground water sump, lalu diproses dan digunakan kembali guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber air publik.

Untuk menjaga transparansi pengelolaan lingkungan, perusahaan juga menyediakan sembilan titik pemantauan air tanah dan 15 titik pemantauan air permukaan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan air yang dilepas ke sungai tetap berada pada pH standar 6-9 serta memenuhi baku mutu lingkungan.

Pada akhirnya, praktik pertambangan yang bertanggung jawab tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan kelestarian lingkungan. (*)

Polda Sumut Amankan Dua Ekskavator Diduga Untuk Tambang Ilegal di Madina

Kejaksaan Agung Buka Suara Terkait Penggeledahan Kemenhut

LBH Medan Desak Presiden Prabowo Tetapkan Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar sebagai Bencana Nasional

26 Izin Tambang di Parung Panjang–Rumpin Resmi Disetop Dedi Mulyadi

Hindari Sorotan Kamera, Pengusaha Tambang Rudy Ong Merangkak Masuk Ruang Pemeriksaan KPK

Pdt Penrad: Masalah Agraria, DBH Tidak Adil, dan Otonomi Daerah Isu Krusial Mendesak Dituntaskan