Sudah Puluhan Tahun Dikuasai Lahan TORA Pondok Buluh Milik Masyarakat, Bukan Perusahaan

Simalungun(harianSIB.com)

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian, menegaskan lahan reforma agraria (TORA) di Dusun II Panriahan Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, harus menjadi hak masyarakat yang telah puluhan tahun menempati dan mengelolanya, bukan menjadi hak perusahaan atau pihak lain.

Penegasan itu disampaikan Penrad Siagian, saat melakukan rapat bersama dengan Pemkab Simalungun, yang dihadiri Sekdakab Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, beserta jajaran terkait, Selasa (4/8/2026), di Simalugun.

Pertemuan difokuskan untuk mencari solusi atas persoalan status lahan TORA di Dusun II Panriahan Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Penrad menjelaskan, warga sebelumnya melaporkan adanya ancaman pengosongan lahan serta pemasangan plang milik PT Taman Mandiri di kawasan yang telah mereka tempati sejak 1994. Kondisi itu memicu kekhawatiran masyarakat akan kehilangan sumber mata pencaharian mereka.

Baca Juga:

• Wilayah Silimakuta Dilanda Angin Kencang

Menurut Penrad, berdasarkan ketentuan reforma agraria, masyarakat merupakan subjek utama penerima manfaat TORA. Prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan pada 17 Juni 2026.

"Objek TORA itu jelas bukan pemerintah maupun perusahaan. Objek TORA itu subjeknya masyarakat. Itu juga sudah ditegaskan Wakil Menteri ATR/BPN saat RDP di DPD RI," ujar Penrad.

Polres Gelar Turnamen Sepakbola Piala Kapolres Simalungun

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Lurah di Kabupaten Simalungun Diharapkan Prioritaskan Pembangunan Jaling

Sekda Simalungun Buka Bursa Inovasi Desa

35 Peserta Ikuti Uji Kompetensi Wartawan Angkatan XX di Simalungun

Himapsi Harapkan Setiap Desa di Simalungun Miliki Perpustakaan