Terkait Rumor Mutasi Besar-Besaran di Tapteng

Tapteng (SIB)- Seratusan warga Sumut dari berbagai kabupaten/kota mendeklarasikan Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Peduli  Penegakan Hukum Indonesia (AMSPPHI) di Restoran Lapo Harambir, Pandan, Kamis (29/1). Deklarasi yang dihadiri berbagai usia kecuali anak di bawah umur itu mengungkap berbagai problema penanganan hukum di Indonesia, khususnya Sumut dan Tapteng.

Seperti kasus hukum yang melilit calon Kapolri Budi Gunawan dan anggota KPK Bambang Widjojanto dalam skala nasional. Kasus hukum yang menjerat Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak di Poldasu tidak kunjung masuk ke pengadilan. Kasus hukum terkait Rusunawa Sibolga yang sudah menetapkan dua  tersangka dan kasus hukum terkait Museum Barus Raya yang sampai sekarang belum ada titik terang, keduanya ditangani Kejatisu.

Khusus kasus hukum yang menimpa Bupati Tapteng non aktif Raja Bonaran Situmeang di KPK, kasus ini terbilang aneh, karena sudah 100 hari lebih penanganan kasusnya belum jelas sebab belum dilimpahkan ke pengadilan. “Sampai sekarang yang kita peroleh informasi kasusnya seperti mengambang, padahal sudah masuk tahap rekonstruksi,” kata penggagas AMSPPHI Abdurahman Sibuea kepada wartawan di lokasi pertemuan.

Saat ini masyarakat Tapteng, khususnya para PNS di lingkungan Pemkab beredar informasi akan ada mutasi besar-besaran para pejabat mulai tingkat kepala sekolah  hingga  pejabat eselon. Sementara itu, surat penghunjukan sebagai pelaksana tugas bupati yang diterima Wakil Bupati Syukran J Tanjung sangat jelas disebutkan harus berkoordinasi dan melaporkan pada bupati non aktif Raja Bonaran Situmeang dan kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

“Akibat rumor mutasi itu muncul kegamangan dan menjadi momok bagi para PNS. Karenanya kita meminta dan mengingatkan kepada gubernur untuk tegas, terhadap Plt bupati, jangan sampai terjadi mutasi,” kata Rahman Sibuea.

Pada kesempatan itu juga, Parlaungan Silalahi SH dari LBH Sumatera yang berkantor pusat di Pandan mengatakan, ia membuka posko di kantor LBH-nya untuk menerima pengaduan para PNS yang dimutasi dengan sewenang-wenang. Menurut Parlaungan, ada 5 kriteria dilakukannya  mutasi bagi seorang pejabat, dan itu diatur dalam undang-undang. “Masyarakat harus mengerti hukum supaya tahu memperjuangkan haknya,” tegasnya. Dia meminta supaya masyarakat tidak takut dalam memperjuangkan hak tersebut, sepanjang sesuai aturan.

Dari pantauan wartawan, seusai pembentukan AMSPPHI yang menetapkan Ketua Abdurahman Sibuea dan Sekretaris Adi Hutauruk serta bendahara Sugeng Situmeang dengan didampingi wakil ketua dan wakil sekretaris, mereka kemudian melakukan deklarasi dan penggalangan tandatangan sebagai bentuk petisi untuk penegakan hukum lebih baik di Indonesia.

Nyaris Ribut
Deklarasi pembentukan AMSPPHI nyaris terjadi keributan, namun berhasil diatasi polisi yang berjaga di lokasi.

Pantauan SIB, insiden itu diawali adanya informasi Direktur BUMD Tapteng Nimrot Situmeang dipukul oleh seseorang yang tidak dikenal. Akibatnya massa berhamburan keluar untuk melihat, namun tidak ada.

Nimrot Situmeang kepada wartawan mengaku tidak ada pemukulan, tetapi sempat mau mendorong. “Saya mau didorong Plt Bupati Syukran J Tanjung, tetapi tidak sempat kontak fisik, saya heran kenapa dia marah-marah kepada saya, padahal saya datang ke sini untuk minum dan makan, kebetulan ada acara deklarasi AMSPPHI, dan saya tidak tahu itu,” kata Nimrot.

Memang, saat sedang berlangsungnya rapat pembentukan AMSPPHI, masih setengah jalan, Plt Bupati Wakil Bupati Tapteng Syukran J Tanjung bersama ajudannya tiba-tiba datang ke lokasi acara, Lapo Harambir. Sementara sebelum Plt Bupati datang kebetulan Direktur BUMD Nimrot Situmeang sudah berada di lokasi.

Pada saat itu, Plt bupati sempat menegur Direktur BUMD, mempertanyakan kehadirannya di Lapo Harambir saat sedang jam bertugas, tetapi hanya sebatas menegur.

Namun saat hendak pulang, kebetulan Plt Bupati dan Direktur BUMD sama-sama bergerak keluar dari Lapo Harambir. Pada saat itulah diduga sempat terjadi “adu mulut” lalu muncul informasi Direktur BUMD kena pukul, hingga massa berhamburan. Tetapi anggota polisi dengan sigap mengamankan situasi, dan meminta massa masuk kembali ke dalam ruangan. Tampak hadir Kanitreskrim Polsek Pandan, Ipda Jubel Sinaga bersama belasan anggota.

Penggagas AMSPPHI Abdurahman Sibuea yang dikonfirmasi wartawan mengaku heran kenapa sampai terjadi semacam “intimidasi” dalam pembentukan AMSPPHI, sedangkan pembentukan itu diawali dari  adanya keinginan yang besar masyarakat untuk penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya AMSPPHI, itu menjadi wadah masyarakat untuk menyuarakan kalau ada ketidakjelasan penanganan hukum, sehingga penegak hukum tidak sempat main-main, karena merasa diawasi. (E6/f)