Andar Situmorang SH MH LLM Minta Balon Bupati Samosir yang Terlibat Korupsi Mundur Saja

Medan (SIB)- Direktur Goverment Against Corruption & Discrimination (GAC&D) Jakarta Andar M Situmorang SH, MH, LLM menegaskan, agar figur-figur yang berhasrat maju pada Pilkada Samosir mendatang menginstrokpeksi diri terlebih dahulu. Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Sabtu (21/3), menyikapi pilkada serentak termasuk di Kabupaten Samosir yang sudah mulai dekat, dan sudah ada beberapa nama yang muncul ke permukaan.

"Saya ingatkan agar mereka yang ingin maju tahu dan sadar diri. Instrospeksi dulu, apakah dirinya bersih. Kalau merasa diri koruptor mundur saja. Kalau merasa diri nanti hanya bakal jadi ATM berjalan dan sapi perahan, mundur saja. Kabupaten Samosir tak ingin bupatinya nanti hanya menjadi ATM tanpa PIN," tandas Andar Situmorang.

Andar menegaskan bahwa sangat diharamkan bupati yang hanya mau “mambuat” (mengambil-red) APBD untuk kepentingan pribadi. “Kita cari bupati yang jujur dan cinta bonapasogit, yang mampu menjadikan Samosir dengan danau indahnya sebagai tujuan wisata turis mancanegara. Rakyat cari bupati mau jadi Bapak Rakyat. Bupati Samosir yang mau berbuat dan sanggup menaikkan PAD dan APBD,” tandas pecinta Samosir yang lahir di Desa Urat Palipi Samosir tersebut.

Pada kesempatan itu, dia pun mengajak masyarakat Samosir untuk tidak lagi memilih kepala daerah bermasalah. "Stop memilih kepala daerah bermasalah dan yang hanya akan dijadikan ATM atau sumber uang oleh oknum-oknum tertentu karena terkait kasus pidana korupsi misalnya. Sungguh menyedihkan, beberapa daerah di Sumut terbengkalai, karena kepala daerahnya justeru sibuk berhadapan dengan masalah hukum selama masa jabatannya, sehingga kepentingan rakyat justeru tidak terurus," katanya.

"Jangan sampai kasus di daerah lain terjadi di Samosir," tegasnya.

Dia mencontohkan satu kabupaten di Sumatera Utara, yang dalam dua periode dengan dua kepala daerah berbeda, justeru tidak memperoleh apa-apa, karena bupatinya malah sibuk dengan urusan hukum yang membelitnya, bahkan ada yang sudah dihukum dan yang lain sedang berstatus tersangka. "Saya kira masyarakat jangan lagi melihat uang yang tak seberapa, tetapi mengorbankan kepentingan selama lima tahun. Karena uang Rp150 ribu, kita lantas kehilangan kesempatan perbaikan kesejahteraan. Untuk itu mari kita coba untuk mengubah pola pikir, dengan melihat program calon kepala daerah dan meninggalkan keinginan sesaat," paparnya. (R7/h)