Sentuhan merupakan salah satu bentuk rangsangan. Misalnya, sentuhan pada layar telepon genggam (layar sentuh) memberikan sinyal terhadap sistem elektronik memproses permintaan memunculkan konten. Akurasi sentuhan (alat) mempengaruhi kualitas dan mutu sebagai jaminan kepuasan masing – masing pengguna (konsumen).
Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan DR JR Saragih SH MM selama 4 tahun lebih sejak dilantik 28 Oktober 2015 telah melakukan sentuhan – sentuhan layanan umum melalui pembangunan lintas sektoral dalam percepatan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat ke arah lebih baik.
Menyikapi aspirasi masyarakat yang menginginkan berbagai kemudahan layanan seperti penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) gratis, layanan kesehatan 24 jam, JR Saragih melakukan gebrakan optimalisasi kinerja aparatur guna mendapatkan layanan publik secara maksimal. Dalam hal ini diberikan rangsangan peningkatan pendapatan PNS dan non PNS (Pegawai Negeri Sipil) mulai dari pejabat eselon II hingga perangkat nagori (desa).
Menuntut terwujudnya pelayanan prima oleh aparatur pemerintah, khususnya di jajaran Pemkab Simalungun, tidaklah mudah jika kesejahteraan aparatur pemerintah yang merupakan ujung tombaknya tidak diperhatikan. Jika kesejahteraan aparatur pemerintah mulai dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS atau tenaga honorer sudah diberikan, tentunya pelayanan pemerintah diharapkan bisa diwujudkan. Di awal menjabat Bupati Simalungun periode 2010-2015, PNS atau aparatur pemerintah menjadi salah satu perhatian dan prioritas yang harus dicermati.
Pada tahun 2010, kesejahteraan PNS yang tidak memiliki jabatan maupun memiliki jabatan hanya Rp 120 ribu, namun dari tahun 2011 pemerintah daerah terus mengupayakan kenaikannya dengan harapan kinerja pegawai semakin baik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejak tahun 2011 s/d 2014, Pemkab Simalungun memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan PNS, untuk eselon IV sebesar Rp 1 juta, III (Rp 3 juta hingga Rp 5 juta) dan eselon II (Rp 6 juta) dan untuk PNS non jabatan sebesar Rp 400 ribu setiap bulannya.
Mulai tahun 2015, kenaikan insentif PNS mencapai 100%, sehingga tidak ada lagi alasan pegawai untuk bermalas-malasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bagi PNS eselon IV menerima Rp 2 juta, eselon III (Rp 5 juta) dan eselon II (Rp 10 juta) serta khusus staf ahli menerima Rp 15 juta per bulan. PNS non jabatan menerima Rp 1 juta. Setiap bulannya pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp 7 miliar untuk pembayaran insentif para PNS dan non PNS yang dibayarkan rutin per bulan.
Jika dibandingkan dengan sebelum tahun 2010, kenaikan kesejahteraan PNS tersebut sangatlah besar, dan patut disyukuri para pegawai, karena pemerintah daerah memberikan perhatian yang sangat besar. Namun pemberian insentif kepada PNS harus diikuti dengan kinerja yang baik termasuk disiplin dalam mematuhi jam masuk dan pulang kantor.
Banyak PNS yang selama tahun 2010-2015 tidak menerima insentif selama beberapa bulan karena kinerjanya buruk. Itu merupakan konskwensi yang harus diterima pegawai bersangkutan. PNS diharapkan tidak hanya tahu menuntut haknya namun juga harus memahami tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah yang bertanggung jawab dengan jabatan yang diembanya dan tugas yang diamanahkan pimpinannya.
Selain PNS, pemerintah daerah juga memberikan perhatian untuk peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah non PNS atau tenaga honor juga mengalami kenaikan gaji. Pada tahun 2010 s/d 2014 gaji tenaga honor ini antara Rp 400 ribu hingga Rp1,1 juta. Namun ditahun 2015 Pemkab Simalungun telah menaikkan gaji para tenaga honor ini menjadi Rp 1,5 juta per bulan dan untuk Januari dan Februari 2015 mereka sudah menerimanya.
Terobsesi dengan pameo orang – orang yang sehat jasmani dan rohani akan lebih mudah diajak bertukar pikiran dan melakasakan pembangunan, JR Saragih mengarahkan semua PNS dan tenaga honorer menjadi peserta BPJS kesehatan.
Pemkab Simalungun terus melakukan berbagai upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 2014 ini Pemkab Simalungun memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemerintahan, baik pegawai non PNS, perangkat Nagori dan Ketua Maujana dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun termasuk PNS ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Launching kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemkab Simalungun itu, dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Simalungun, Kamis (13/02), oleh Bupati DR JR Saragih SH MM yang ditandai dengan pemberian kartu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan secara simbolik kepada 200 orang.
“Program kerja ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ini dilakukan karena tiga tahun terakhir sejak saya menjadi bupati, melihat para PNS maupun non PNS selaku penyelenggara pemerintah kesulitan terutama dibidang kesehatan. Inilah yang membuat hati saya sedih dan menangis,†kata bupati di hadapan puluhan ribu massa yang menghadiri launching BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun.
Dikatakan, dana untuk program tersebut telah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014, sehingga diharapkan para aparatur pemerintah di Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik dimasa yang akan datang. “Dalam BPJS ini jumlah peserta yang ditanggung termasuk istri/suami dan 3 orang anak, sehingga jumlah keseluruhannya 12.000 peserta untuk PNS dan 6000 peserta untuk non PNS seperti tenaga medis, penyuluh pertanian, petugas kebersihan dan tenaga administrasi, anggota Satpol PP dan Linmas. dana yang dianggarkan untuk ini sebesar Rp. 12 miliar dalam satu tahun,†jelas bupati.
Program BPJS kesehatan untuk perangkat desa (Nagori) akan diberikan kepada 386 Pangulu, 386 Sekretaris Nagori, 1.158 Kaur Nagori, 1.892 Gamot dan 386 Ketua Maujana Nagori beserta 1 orang istri/suami dan maksimal 3 orang anak. Sehingga keselurahan yang dijamin kesehatannya melalui program BPJS kesehatan 4.208 peserta dengan jumlah tertanggung 21.040 jiwa.
Selanjutnya bupati menyampaikan, dalam BPJS tersebut jaminan yang diberikan kepada peserta di antaranya adalah jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian serta jaminan hari tua. “Dengan launching ini, kepada seluruh aparatur nagori, PNS dan non PNS sudah dapat menggunakan kartu BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS. Untuk yang meninggal dalam melaksanakan tugas mendapat santunan Rp. 21 juta,†jelas bupati.
Menurut bupati, hal ini dapat dilakukan oleh Pemkab Simalungun karena mendapat dukungan dari masyarakat termasuk aparatur pemerintah nagori sebagai perpanjangan tangan pemerintah di nagori untuk melayani masyarakat, sehingga APBD Kabupaten Simalungun dapat terus meningkat dan hingga tahun 2014 mencapai Rp. 1,9 triliun. Selain itu, dengan meningkatnya APBD di tahun 2014, Pemkab Simalungun juga memberikan 180 unit kendaraan roda dua kepada para pangulu (kepala desa) untuk peningkatan kinerja, dimana tahun sebelumnya (2013) juga telah disalurkan 160 unit dan untuk sisanya 46 unit lagi akan diupayakan ditampung dalam P-APBD mendatang.
Untuk kendaraan dinas roda dua yang sebelumnya telah diberikan oleh para pangulu, Bupati Simalungun menegaskan, kendaraan tersebut dihibahkan kepada para pangulu tanpa dipungut biaya hanya dikenakan biaya administrasi ganti nama saja. “Inilah bentuk penghargaan saya kepada para pangulu, demikian juga kepada perangkat nagori juga sudah dinaikkan gajinya dan dibayarkan setiap bulan,†jelasnya.
Oleh karena itu bupati mengajak kepada seluruh aparatur nagori untuk bersama-sama bergandengantangan dalam melaksanakan tugas dengan tulus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi kemajuan pembangun Kabupaten Simalungun dimasa yang akan datang.
Terkait dengan para karyawan-karyawan di perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun, di hadapan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik bupati mengatakan, Pemkab dalam waktu dekat akan menyurati perusahaan-perusahaan, agar para karyawannya diikutsertakan dalam BPJS, sehingga mereka merasa lebih nyaman dalam bekerja. Untuk BPJS bagi masyarakat, bupati menyampaikan bahwa hal itu telah ditanggung oleh BPJS pusat, namun yang tidak tampung dalam BPJS pusat, tahun 2015 Pemkab Simalungun akan berupaya untuk menanggungnya. “Karena tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat,†katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Provinsi Sumatera Utara, Drs Pengarapen Sinulingga MM, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Simalungun yang telah merespon program ini. “Sebelumnya kita telah menyurati gubernur, wali kota dan bupati, tapi yang pertama kali merespon adalah Bupati Simalungun. Ini diharapkan menjadi motivasi bagi kabupaten/kota di Indonesia, karena ini yang pertama kali dilaksanakan pemberian BPJS bagi aparatur penyelenggara pemerintah dan ini harus dilakukan seorang bupati selaku pemimpin. Terima kasih pak bupati,†ujarnya.
Jumlah peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 tercatat, PNS dan non PNS sebanyak 5.500 jiwa, kader kesehatan/ kader pos yandu 20. 000 jiwa, Maujana dan LPMN 6. 290 jiwa, Bilal Mayid dan penggali kubur 9. 412 jiwa, masyarakat miskin sebanyak 247. 488 jiwa.
Sedangkan pembayaran premi BPJS sebesar lebih kurang Rp 32 miliar ditampung dalam APBD Simalungun dengan rincian PNS 12. 808 jiwa, kader kesehatan 5. 000 jiwa, non PNS 5. 500 jiwa, Maujana dan LPMN 2. 491 jiwa serta Bilal Mayid dan penggali kubur sebanyak 2. 949 jiwa.
Kembali kepada tuntutan masyarakat akan kebutuhan KTP dan KK serta layan umum lainnya, kebijakan lainnya peningakatan pendapatan Pangulu (Kepala Desa), Sekretaris non PNS, Kaur dan para Gamot tidak luput dari perhatian dengan pengharapan masyarakat memperoleh hak sebagai warga negara.
Tahun 2011 s/d 2014 penerimaan Pangulu sebesar Rp 1,5 juta. Di tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp. 3 juta per bulan. Sedangkan untuk sekretaris pangulu non PNS pada tahun 2011 s/d 2012 hanya Rp. 400 ribu per bulan, tahun 2013 s/d 2014 naik menjadi Rp. 500 ribu per bulan dan di tahun 2015 kembali naik menjadi Rp 2 juta per bulan.
Sementara itu, untuk perangkat nagori lainnya seperti kepala urusan (Kaur) pada tahun 2011-2012 sebesar Rp. 300 ribu perbulan, di tahun 2013 s/d 2014 naik menjadi Rp. 350 ribu per bulan, namun di tahun 2015 gaji para kaur di pemerintahan Nagori kembali naik menjadi Rp. 1,5 juta per bulan. Untuk gamot (kepala dusun) di tahun 2011 s/d 2012 per bulannya mereka menerima hanya Rp. 100 ribu, namun di tahun 2013 naik menjadi Rp 150 ribu, di tahun 2014 kembali naik menjadi Rp 200 ribu per bulan, dan di tahun 2015 Pemkab Simalungun kembali menaikkan gaji para gamot tersebut menjadi Rp. 1,1 juta.
Untuk para maujana nagori awalnya hanya menerima biaya operasional saya, itu terjadi di tahun 2011 s/d 2012. Namun di tahun 2013 para maujana ini per orang menerima Rp 50 ribu per bulan per orang, di tahun 2014 naik menjadi Rp. 100 ribu per bulan per orang dan di tahun 2015 Pemkab kembali menaikkan gaji para maujana ini menjadi Rp. 400 ribu per bulan per orang
“Kenaikan gaji para aparatur pemerintahan nagori ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Olah karena itu diharapkan dengan peningkatan ini pelayanan kepada masyarakat akan maksimal,†ujar Lurinim Purba Ssos MSi yang saat ini dipercaya sebagai Asisten Pemerintah dan Kesra.
Setelah menikmati pendapatan lebih besar, para perangkat nagori diharapkan bertanggungjawab moral dan administrasi memberikan layanan umum serta mensosialisasikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Mengingat Kabupaten Simalungun merupakan daerah pertanian, Pemkab Simalungun secara berkelanjutan selalu menyediakan bantuan berbagai benih unggul dalam upaya mempertahankan eksistensi usaha tani turut berperan membantu program pemerintah mempertahankan ketahanan pangan nasional.
Bantuan pertanian untuk masyarakat petani di Kabupaten Simalungun melalui APBD, tahun 2013 bibit jagung 3360 Kg untuk 224 hektar lahan pertanian, tahun 2014 bibit jagung 2250 kg untuk 150 hektar lahan pertanian, pada tahun 2015 bantuan bibit jagung 1800 Kg untuk 120 hektar, benih padi varietas ciharang dan mikongga sebanyak 125 ton untuk 5000 hektar luas lahan pertanian serta bantuan pupuk organic sebanyak 1000 ton dan benih jagung sebanyak 1800 kg dengan luas lahan pertanian 120 hektar.
Selain itu, para petani di Kabupaten Simalungun juga mendapat bantuan benih dari pemerintah provinsi dan pusat. Tahun 2013 dari Pemprovsu bantuan benih jagung sebanyak 900 kg untuk luas areal 60 hektar ditambah bantuan saprodi, benih padi sebanyak 2500 kg untuk 100 hektar lahan pertanian. Tahun 2014 bantuan benih padi 1250 kg untuk 50 hektar luas lahan pertanian. Dari pemerintah pusat tahun 2012 bantuan benih jagung sebanyak 22.500 kg untuk 1500 hektar, benih padi sebanyak 57.000 kg untuk 2280 hektar. Tahun 2013 bantuan benih padi bersubsidi sebanyak 80.000 kg untuk 3200 hektar. Tahun 2014 Pemkab Simalungun mendapat bantuan untuk masyarakat benih padi (benih bersubsidi) sebanyak 109.491 kg untuk 4380 hektar.
“Selain bantuan-bantuan benih tersebut, kita juga mendapat bibit tanaman pertanian lainnya dari pemerintah pusat diantaranya seperti bibit jeruk, kentang, wortel dan bawang merah. Semua ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan,†kata Ir Jan Posman Purba (Kadis Pertanian Kabupaten Simalungun).
Menyahuti era pasar bebas tingkat Asia yang dimulai sejak tahun 2015 ini menuntut mutu lulusan atau sumber daya manusia memiliki daya saing, Pemkab Simalungun selalu menyalurkan bantuan/ bea siswa baik anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD Simalungun.
Jumlah siswa penerima bea siswa sumber dana APBN pada tahun 2014 terdiri dari tingkat SD sebanyak 17. 670 siswa dengan dana Rp 7. 951. 500. 000. SMP sebanyak 5. 370 siswa dengan dana Rp 4. 027. 500. 000. SMA sebanyak 979 siswa dengan dana Rp 907. 000. 000. SMK sebanyak 436 siswa dengan dana Rp 335. 500. 000. Sedangkan siswa penerima bantuan beasiswa ditampung di dalam APBD Simalungun tahun 2014 yakni tingkat SD sebanyak 8. 250 siswa dengan dana Rp 9. 900. 000. 000. SMP sebanyak 4. 400 siswa dengan dana Rp 7. 920. 000. 000. SMA sebanyak 807 siswa dengan dana Rp 1. 936. 800. 000. SMK sebanyak 760 siswa dengan dana Rp 1. 824. 000. 000.
Selain memberikan bantuan bea siswa juga disalurkan dana BOS untuk 1. 055 unit sekolah pada tahun 2014 tercatat dana Bos untuk SD sebanyak 820 unit sebesar Rp 62. 123. 075. 000. SMP sebanyak 145 unit sebesar Rp 26. 956. 215. 000. SMA sebanyak 52 unit sebesar Rp 8. 225. 000. 000. SMK sebanyak 38 unit sebesar Rp 14. 938. 000. 000.
Sedangkan penyaluran bea siswa dengan sumber dana Bantuan Keuangan Provinsi pada tahun 2014 untuk tingkat SD sebanyak 200 siswa dengan dana Rp 45. 000. 000. SMP sebanyak 148 siswa dengan dana Rp 55. 500. 000. SMA sebanyak 50 siwa dengan dana Rp 25. 000. 000. SMK sebanyak 49 siswa dengan dana Rp 24. 500. 000.
Untuk memacu percepatan pencerdasan anak–anak bangsa Pemkab Simalungun melalui Dinas Pendidikan selalu membina guru – guru profesional, berdasarkan data jumlah guru penerima dana sertifikasi tahun 2014 pada tingkat SD guru PNS sebanyak 3. 131 dengan dana Rp 134. 727. 271. 600, non PNS sebanyak 68 guru dengan dana sebesar Rp 1. 224. 000. 000. Guru TK/ PAUD sebanyak 5 orang dengan dana Rp 194. 656. 800. Guru SMP PNS sebanyak 1. 107 orang dengan dana Rp 45. 958. 015. 400, non PNS sebanyak 151 orang dengan dana Rp 2. 718. 000. 000. Guru SMA PNS sebanyak 518 orang dengan dana Rp 20.
841. 220. 400, non PNS sebanyak 151 orang dengan dana Rp 226. 500. 000. Guru SMK PNS sebanyak92 orang dengan dana Rp 3. 728. 63`1. 600, non PNS sebanyak 256 orang dengan dana Rp 384. 000. 000 dan pengawas sekolah sebanyak 219 orang dengan dana Rp 9. 601. 234. 200.
Untuk mengetahui informasi lapangan, JR Saragih bersama pimpinan SKPD lintas sektoral secara langsung mengunjungi pemukiman di pelosok desa, pertemuan dengan masyarakat selalu terjadi dialog dua arah. Sebagaimana pertemuan dengan warga nagori Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan pada saat bergotongroyong membersihkan bahu jalan dalam keadaan tahap pengerasan mengharapkan perhatian dan kemauan Pemkab Simalungun meningkatkan kelas jalan menjadi beraspal.
Secara spontanitas, JR Saragih memberikan jawaban akan mewujudkan keinginan dan permintaan masyarakatnya dan di sisi lain juga akan dilakukan rehabilitasi rumah tempat tinggal guru dan pengadaan mobiler sekolah.
Kebijakan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM mendapat apresiasi dari tokoh pemuda Ketua GP Ansor Simalungun Ibnu Habibi Lubis didampingi Sekjen Agus Nalen Siregar dan Ketua Banser Muhammad Syafii, Kamis ( 19/ 3 ) mengatakan pada umumnya dinamika pembangunan daerah ini erat kaitaannya dengan ketersediaan anggaran yang ditampung di dalam APBD Simalungun setiap tahunnya. Namun, pimpinan SKPD sebagai pembantu bupati hendaknya lebih terbuka lagi menyampaikan fakta dan data lapangan untuk pemerataan pembangunan.
Kepemimpinan JR Saragih dalam memberikan sentuhan– sentuhan layanan dinilai cukup positif dan tidak membeda-bedakan latar belakang etnis, agama dan suku sehingga memberikan kesan pluralisme cukup terpelihara di Simalungun.
Mengingat masyarakat Kabupaten Simalungun terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama dan wilayah dalam NKRI, GP Ansor dikatakan siap di garda depan menjaga dan memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di sisi lain, ketulusan JR Saragih menyahuti aspirasi masyarakat menginginkan pemekaran Kabupaten Simalungun menjadi dua daerah otonom yakni Kabupaten Simalungun ibukotanya Raya (induk) dan Kabupaten Simalungun Hataran ibukotanya Pardagangan dikatakan perlu didukung seluruh elemen untuk mendekatkan birokrasi dan layanan publik.
Demikian juga rumah tempat tinggal tidak luput dari perhatian Pemkab Simalungun, untuk memenuhi standar layak huni pada tahun 2014 telah dilakukan bedah rumah sebanyak lebih kurang 200 unit.
(Hasudungan Siahaan/ r)
