Demo di Kantor Bupati Asahan, Warga Tuding Kepala Desa Sei Dua Hulu KKN

Kisaran (SIB)- Dengan mengendarai truck colt diesel, mobil pick up dan ratusan kendaraan roda dua, ratusan warga Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan  demo di kantor bupati, Selasa (31/3). Aksi  warga gabungan 15 dusun itu dilakukan guna menyampaikan aspirasi kepada Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP akan kelakuan Kades mereka ARN yang dituding melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam orasi mereka menuding Kades Sei Dua Hulu ARN telah gagal memberikan perlindungan kepada warganya, sering mengambil kebijakan yang kontroversi serta kurang transparan dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013.

Tudingan lain, berdasarkan data Desa Sei Dua Hulu telah menerima bantuan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) tapi dinilai tidak transparan dalam penggunaannya. Selain itu dana ADD yang diterima pada tahun 2013, dana Bantuan Keuangan Desa tahun 2013 sebesar Rp 259.161.979, dana ADD tahun 2014 dana Bantuan Keuangan Desa tahun 2014  penggunaannya kurang jelas.

“Oleh karena itu, demi penegakan hukum dan kebenaran, Kejari Kisaran supaya segera memeriksa ARN,” teriak mereka.

Kepada bupati, warga meminta agar  segera memanggil, melaporkan dan memecat dengan tidak hormat Kades Sei Dua Hulu serta meminta Kejari Tanjungbalai memanggil serta memeriksa ARN. Sedangkan pada DPRD warga mendesak agar  membentuk panitia khusus (Pansus) dan turun langsung ke Desa Sei dua Hulu.

Setelah lama berorasi, Wakil Bupati Asahan H Surya BSc didampingi Asisten I, Taufik ZA Siregar S Sos menemui warga. Surya menjelaskan bahwa Bupati Asahan tidak bisa menerima mereka karena sedang berada di Medan untuk menyerahkan laporan keuangan Pemkab Asahan kepada BPK Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada warga Sei Dua Hulu yang datang menyampaikan aspirasinya dan menegaskan akan memerintahkan Inspektorat agar hari ini (Rabu 1/4) turun ke Desa Sei Dua Hulu untuk menindaklanjuti aspirasi warga. Sebelumnya massa pengunjukrasa ini telah mendatangi Kejari Tanjungbalai. Namun mereka ditolak karena desa mereka bukan wilayah hukum Kejari Tanjungbalai. Kades Ahmad Ridwan Nasution juga telah membantah tudingan warga. (D04/D19/i)