Partai Gerindra Sumut Protes Situs “Pabloputerabenua” Catut FP Gerindra DPRDSU

Medan (SIB)- Partai Gerindra menegaskan akan menjadi partai oposisi dan siap mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat. Hal itu ditegaskan Ketua DPD Sumut Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu di hadapan ratusan kader dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)ke-8  Partai Gerindra yang dilaksanakan di Kantor DPD di Jalan DI Panjaitan Medan, Sabtu (6/2).

Gus yang dalam hal ini menjadi pembina upacara mengatakan, sikap yang diambil partai itu adalah instruksi dari Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menurutnya, partai berlambang kepala Burung Garuda itu tetap berkomitmen mendukung program pemerintah yang pro rakyat, namun di sisi lain pihaknya tetap akan  jadi penyeimbang, walaupun di parlemen  Fraksi Gerindra hanya tinggal berdua dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski demikian, Gus menekankan jika selama ini partainya tetap komit meski tanpa partai lain. "Ya selama ini kami hanya sendiri. Kadang ada (partai lain) yang bergabung, tiba-tiba berseberangan. Itu hal yang biasa. Gerindra tetap konsisten, walaupun sendiri. Tidak masalah," ujarnya.

Selama 8 tahun Partai Gerindra berdiri dan telah 6 tahun berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), katanya, merupakan pengalaman yang tetap konsisten membangun bangsa. "Itu intinya, kita ingin membangun bangsa, bukan mendukung pemerintah. Itu merupakan dua hal yang berbeda," tegasnya.

Selama ini, kata Gus, Partai Gerindra kerap mengkritisi pemerintah walau pada akhirnya keputusan yang diambil melalui mekanisme suara terbanyak mengakibatkan kritik yang membangun itu kandas. Sebagai contoh, Gus mengatakan sangat banyak program pemerintah yang muluk-muluk serta menggampangkan semua urusan, walau pada akhirnya hal itu tak dapat dijalankan dengan baik.

"Kebijakan ekonomi sampai 10, tapi siapa yang ingat apa-apa saja kebijakan itu? Bahkan, setiap kali kebijakan itu diambil, selalu impor, padahal katanya ingin kedaulatan pangan, ekonomi dan sebagainya. Tapi dengan mengimpor 1 juta sapi, apakah itu baik untuk keuangan negara dan perekonomian bangsa? Semua orang bisa jawab itu tidak, tapi pemerintah tetap melakukan itu. Inilah yang jadi perhatian Gerindra selama ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Gus mengatakan , Gerindra juga menentang kebijakan pemerintah tentang pajak yang memungkinkan para pengemplang pajak bebas dari denda. Menurutnya, hal itu tidak hanya akan merugikan pendapatn negara, tapi juga melukai hati rakyat; wajib pajak yang selama ini patuh membayar kewajiban mereka.

Sementara itu Ketua DPC Gerindra Kota Medan Bobby O Zulkarnain mengatakan, di hari jadi ke delapan, ia merasakan soliditas para kader semakin tinggi. Terlebih para kader di Fraksi DPRD Medan. "Para kader di fraksi kami di DPRD Kota Medan semakin banyak membela masyarakat khususnya  terhadap pelayanan publik kurang berkualitas yang dilakukan Pemko Medan. Kami DPC Gerindra Kota Medan mendukung kebijakan wali kota terpilih sepanjang kepentingan wali kota membela dan memerjuangkan hak-hak kaum marjinal di Kota Medan," ucap Bobby.

Tak hanya itu, dirinya juga mendesak agar Pemko Medan segera menjalankan beberapa Perda yang sifatnya demi kepentingan umum seperti Perda Penertiban PKL dan Perda Penertiban Reklame di zona larangan. "Selain itu kami juga mendesak agar Pemko Medan segera menjalankan Perda seperti penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan mengajak para PKL untuk berkomunikasi agar mengerti bahwa tempat berjualan itu mengganggu kepentingan publik dan pengguna jalan lainnya. Serta kami mendesak agar Pemko Medan berani dan konsisten menertibkan papan-papan reklame di zona yang dilarang dan yang menyalahi aturan dalam Perda tanpa pandang bulu . Karena kami sangat miris Perda yang dibuat oleh uang masyarakat Kota Medan melalui pajak, namun tidak dijalankan secara tegas oleh pemko Medan selaku eksekutor dan pelaksana Perda tersebut," tegasnya. (A18/c)