Tindak Oknum yang Melakukan Pengutipan Pengurusan Sertifikat Prona di Medan Tuntungan

Medan (SIB)- Warga Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, menyampaikan keluhannya kepada anggota DPRD Sumut Drs Baskami Ginting tentang adanya pengutipan Rp500 ribu per sertifikat kepada masyarakat yang melakukan pengurusan sertifikat tanah, padahal sertifikat itu seharusnya gratis sesuai ketetapan pemerintah.

"Masalah pengutipan pengurusan sertifikat prona tersebut disampaikan warga kepada kita. Diharapkan kepada Camat Medan Tuntungan untuk segera menindaklanjuti infomasi tersebut sekaligus menindak oknum-oknum yang melakukan pengutipan," ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (13/3) di DPRD Sumut, menyampaikan hasil kegiatan Resesnya di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.

Dikatakan Baskami, saat ini sedang ada program pengurusan sertifikat tanah Prona, sehingga warga mengusulkan permohonan agar mendapat sertifikat tersebut. Karena informasi yang sampai ke masyarakat, untuk mengurus sertifikat prona dilakukan secara gratis.

Namun kenyataannya, lanjut Baskami, masyarakat dipungut biaya pengurusan. "Mungkin bagi sebagian warga dengan kutipan Rp500.000 per sertifikat prona sangat kecil. Tapi sebahagian masyarakat merasa cukup besar dan warga tidak sanggup dan tidak mampu memenuhinya," katanya lagi.

Dikatakan Baskami, masyarakat sangat berharap agar keluhan mereka disampaikan kepada  Pemko Medan maupun pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Medan, untuk segera ditindaklanjuti. "Jika memang telah terjadi pengutipan, hendaknya oknum yang mengutip segera ditindak," katanya.

Jembatan Rusak
Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama serta kader-kader PDI Perjuangan tersebut, kata Baskami, masyarakat meminta pemerintah melakukan perbaikan jembatan yang menghubungkan Desa Ladang Bambu menuju Desa Harapan Tani Sidomulyo Medan Tuntungan, karena jembatan tersebut saat ini sudah rusak parah akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu.

"Masyarakat terpaksa membuat jembatan darurat dari batang kelapa agar masyarakat bisa lewat, karena jembatan tersebut merupakan akses penting dan jalan pintas bagi warga sekitar. Jika tidak ada jembatan tersebut masyarakat akan sangat jauh mamutar untuk ke desa sebelah. Demikian juga sebaliknya," ujar Baskami sebelum bertolak ke Karo bersama Cagubsu Djarot Syaiful Hidayat dan tim DPD PDI Perjuangan Sumut. (A03/h)