Kurnia Utama: Banyak Guru di Sumut Belum Miliki Kemampuan Pendidikan Khusus

Medan (harianSIB.com)
Banyak guru di Sumut belum memiliki kemampuan pendidikan khusus sesuai kebijakan sekolah inklusif tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 13 Tahun 2020.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Sumut melalui Sekretaris Kurnia Utama kepada jurnalis SIB News Network (SNN), di Medan, Selasa (18/6/2024).

Menurutnya, keberadaan guru pembimbing khusus seharusnya menjadikan semangat inklusif, di mana semua murid diperlakukan sama dinilai belum optimal.

Dijelaskannya, kebijakan sekolah inklusif masih banyak yang perlu diperbaiki. Kualitas guru dan pelayanan warga sekolah adalah contohnya.

"Permasalahan tidak hanya bagi guru, ternyata kesadaran dan kepedulian itu masih menjadi tantangan. Pendidikan anak berkebutuhan khusus itu harus melibatkan semua pihak, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sekolah termasuk orangtua," harapnya.

Lebih Lanjut dikatakannya, pendekatan dan dukungan kepada individu yang memiliki autisme dan kebutuhan khusus lain harus dimulai dari lingkungan pertama, yaitu keluarga. Penerimaan dari keluarga khususnya orang tua yang lapang dada bisa mendukung tumbuh kembang anak dengan autisme.

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas dengan posisi 1 persen dan 2 persen untuk badan usaha milik daerah. Implementasi aturan perlu didorong untuk mencapai kondisi ideal," tegasnya.

Katanya, masih banyak kesenjangan kesempatan kerja dan pendidikan bagi penyandang autisme. Ada tantangan orang dengan autisme atau kebutuhan khusus lain bisa berkontribusi signifikan dalam masyarakat. Namun, mereka harus mendapatkan dukungan dan kesempatan yang tepat dari semua pihak.

"Pemahaman akan gaya komunikasi, dukungan dari rekan kerja yang inklusif dan terbuka kepada individu dengan autisme bisa membantu meningkatkan kontribusi mereka di tempat kerja," ujarnya. (**)