Peringati Hari Tani Nasional, Massa Berbagai Organisasi "Geruduk" DPRD SU Tuntut Tutup PT TPL

Medan(harianSIB.com)

Dalam memperingati "Hari Tani Nasional", massa dari berbagai organisasi masyarakat adat, petani, mahasiswa, dan pegiat lingkungan "geruduk" Gedung DPRD Sumut menuntut segera ditutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL), karena kehadirannya telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

"Kami mendesak pemerintah dan legislatif segera menghentikan operasional PT TPL yang dinilai telah mencederai hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup di wilayah Tano Batak," teriak pengunjuk rasa seraya membacakan pernyataan sikapnya di hadapan Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi dan anggota Fraksi Hanura Ebenejer Sitorus SE MM, Hj Fatimah dan Gusmiyadi.

Pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah poster kritis dan simbol-simbol budaya adat Batak seraya mengecam tindakan kekerasan yang menurut mereka dilakukan oleh pihak TPL terhadap masyarakat adat Sihaporas, serta mengecam lambannya negara dalam menyelesaikan konflik agraria yang sudah berlarut-larut selama puluhan tahun.

Luka Mendalam

Baca Juga:

• Henry Dumanter Tampubolon Apresiasi Kapoldasu Tetapkan Tersangka Penipu Dirinya Sebesar Rp5 Miliar

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi juga mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan PT TPL terhadap masyarakat adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun yang terjadi pada Senin, 22 September 2025.

Dalam aksi kekerasan ini, sedikitnya 33 orang dilaporkan terluka, 18 orang di antaranya perempuan, 15 laki-laki. Bahkan, seorang anak penyandang disabilitas turut menjadi korban setelah dipukul di bagian kepala.

"Ini bukan sekadar konflik lahan, tapi bentuk kekerasan struktural yang dilakukan perusahaan dengan dukungan aparat terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan haknya," ujar pengunjuk rasa.

Tutup TPL

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, anggota Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus sangat sepakat agar PT TPL ditutup, karena dianggap telah mengeksploitasi hasil alam Tanah Batak dengan berdalih konsesi yang tidak pernah diketahui masyarakat batasnya.

"PT TPL harus ditutup dan dicabut izinnya, karena telah menyengsarakan masyarakat dan perusahaan tersebut sangat luar biasa menghancuri hutan dan hasil alam Tanah Batak sekaligus menimbulkan penderitaan bagi masyarakat," teriak Ebenejer Sitorus dan disambut tepuk tangan massa pengunjuk rasa.

Baca Juga:

• HM Subandi Bertemu Mensos RI Sepakat SR Disukseskan dan Setiap Anak Didik Dibiayai Rp48 Juta/Tahun

Sementara itu, Subandi dan Gusmiyadi juga sependapat dengan tuntutan pengunjuk rasa terkait penutupan operasional PT TPL tersebut, sekaligus mendesak manajemen perusahaan segera menghentikan tindakan represif dan intimidatif terhadap masyarakat adat.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan secara perlahan meninggalkan gedung dewan. Puluhan aparat kepolisian tetap siap siaga melakukan pengawalan secara ketat di depan pintu gedung dewan maupun di dalam gedung dewan.(**)

Tuntut Upah Pengamanan KTT APEC, Polisi-Tentara Geruduk Parlemen Papua Nugini

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat

Ratusan ‟Omak-omak‟ dan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Asahan

Pujakesuma Keturunan Boyolali Unjuk Rasa ke DPRD Langkat

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki