Zeira Salim Ritonga: Konflik Agraria di Sumut Capai 133 Kasus Seluas 34 Ribu Ha

Selain itu, Zeira juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelesaian sengketa, terutama terkait penerbitan izin HGU dan aktivitas perusahaan yang selama ini dinilai tertutup dan minim pengawasan.

Menurutnya, banyak persoalan muncul karena lemahnya koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sehingga masyarakat kerap tidak mendapatkan kejelasan status atas lahan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Zeira juga meminta agar aparat penegak hukum tidak mudah melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Fakta terlihat, katanya, beberapa kasus agraria di Sumut justru berakhir dengan penangkapan dan intimidasi terhadap warga, sementara akar masalahnya belum diselesaikan.

"Jika pemerintah mampu hadir secara efektif, kita yakin eskalasi konflik agraria di Sumut bisa ditekan dan memberikan kepastian bagi petani, masyarakat adat, maupun dunia usaha," pungkasnya.(*).

Wagub Sumut Terima Kunjungan BAP DPD RI, Bahas Penyelesaian Konflik Agraria di Sumut

Sambut HGN Ke-80, Siswa SMA Negeri 1 Tanah Jawa Ikuti Berbagai Perlombaan

Polres Tanah Karo Tangkap Pria Pembawa Sabu di Batu Karang

Tanah Longsor Rusak 2 Rumah Semi Permanen di Jalan Pemancar TVRI Sibolga Utara

Puluhan Warga Unjuk Rasa ke BPN Sumut Tuntut Penyelesaian Kasus Tanah

Polsek Tanah Jawa Patroli Malam Sisir Lokasi Rawan Judi dan Balap Liar