Garda Pemuda NasDem Desak Menteri Kehutanan Evaluasi Seluruh Izin Kehutanan dan Tambang di Sumut

Medan(harianSIB.com)

Ketua Garda Pemuda NasDem Sumut Defri Noval Pasaribu SE MSP menegaskan, bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga pada 25 November 2025 merupakan akumulasi kejahatan lingkungan akibat perusakan hutan secara masif yang telah berlangsung bertahun-tahun.

"Visual media menampilkan dengan jelas banjir bandang yang membawa lumpur dan gelondongan kayu berukuran besar. Tidak mungkin curah hujan sekadar menggergaji kayu-kayu itu. Ini bukti kerusakan hutan berlangsung secara sistematis," tegas Defri Noval Pasaribu kepada wartawan, Minggu (30/11/2025) melalui telepon di Medan.

Politisi Partai Nasdem Sumut ini sangat menyayangkan terjadinya bencana tersebut dan meminta agar aksi kemanusiaan bagi korban terdampak segera dilakukan secara tepat sasaran dan upaya bantuan tidak boleh hanya berhenti pada penanganan pascabencana.

Baca Juga:

• Akses Terputus, Bupati dan Kapolres Madina Gunakan Sampan Antar Bantuan ke Korban Banjir

"Tidak cukup hanya aksi kemanusiaan. Yang jauh lebih penting, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang merusak hutan dan audit lingkungan secara menyeluruh," ujar Sekretaris Komisi D DPRD Sumut tersebut.

Ditegaskannya, keberanian pemerintah menindak pelaku perusakan hutan ini menjadi penentu keselamatan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya.

"Dalam kasus ini Menteri Kehutanan, Pemprov Sumut hingga kabupaten/kota agar mengevaluasi seluruh izin kehutanan dan pertambangan merusak lingkungan sekaligus mengaudit perusahaan yang diduga merusak lingkungan," tegasnya.

Begitu juga aparat penegak hukum, tambahnya, wajib bertindak tegas, karena secara nyata, banjir dan tanah longsor ini imbas dari praktik curang di masa lalu. Jika tidak ada langkah berani, kejadian serupa bukan hanya terulang, tetapi bisa lebih parah di masa mendatang.

Defri juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi dan melaporkan perusahaan atau pihak manapun yang terindikasi melakukan perusakan hutan, untuk mencegah upaya perusakan hutan dan lingkungan secara masif.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Simalungun Minta Pemprovsu Benahi Longsor di Raya Simalungun

Dandim 0204/DS Tinjau Banjir di Seibamban Sergai, 448 Rumah Terendam

Sabrina Ajak Seluruh Masyarakat Bersama Lestarikan Lingkungan Hidup

Dandim Nias Dorong Pasukan Reaksi Cepat Semangat Terus Cari Korban Longsor

Hari Keempat Longsor Gomo, 4 Korban Belum Ditemukan