DPRD Medan Pastikan Dua Pasal Polemik Dicabut dari Ranperda Kawasan Tanpa Rokok

Sebelumnya, Kepala Bidang Pajak Reklame, Parkir, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Air Bawah Tanah (ABT) Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Aidil Putra, mengungkapkan, dampak Ranperda KTR terhadap PAD sudah mulai dirasakan meski belum disahkan. Hal ini dipengaruhi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Sejak PP tersebut berlaku, kata Aidil, banyak pelaku usaha memilih tidak memperpanjang izin pemasangan iklan luar ruang di Kota Medan. Tercatat sebanyak 67 titik papan reklame dan billboard tidak diperpanjang kontraknya, sehingga Kota Medan kehilangan sekitar Rp6,3 miliar dari PAD sektor iklan rokok.

"Belum termasuk iklan-iklan skala kecil yang nilainya bisa mencapai Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar per bulan. Itu baru dampak PP Kesehatan, belum lagi kalau Ranperda KTR disahkan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda KTR DPRD Kota Medan, Lily, menegaskan, Ranperda KTR merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ia menyampaikan pihaknya telah membuka ruang dialog dan meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

"Pansus telah dibentuk sejak 21 Juli 2025 dan melakukan pembahasan pasal demi pasal bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kami juga meminta pendapat terkait pasal-pasal larangan agar tidak merugikan masyarakat," ujarnya saat membacakan laporan pandangan fraksi dan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan. (*)

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

Anggaran Revitalisasi Pendopo dan Gudang di Lapangan Merdeka Ditolak Anggota Pansus DPRD Medan

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

Panitia Natal Siraja Panggabean Bertemu Ketua DPRD Medan