Viktor Silaen: Dana TKD Pemulihan Bencana Rp6,3 Triliun Jangan Hanya untuk Infrastruktur Jalan

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM menegaskan, tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,3 triliun untuk pemulihan pascabencana di Sumut tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga harus menyentuh sektor pertanian masyarakat yang rusak akibat banjir dan longsor.

Hal tersebut disampaikan Viktor Silaen kepada wartawan, Jumat (6/3/2026) melalui telepon di Medan menyusul adanya peningkatan dana TKD dari pemerintah pusat untuk penanganan dan pemulihan bencana di Sumut yang sebelumnya Rp4,3 triliun menjadi Rp6,3 triliun pada tahun anggaran 2026.

Politisi Partai Golkar itu menilai, peningkatan anggaran yang cukup besar tersebut harus benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak bencana.

"Meski TKD Pemprov Sumut untuk pemulihan bencana mengalami peningkatan, realisasi dari kucuran dana tersebut harus dilaksanakan secara maksimal dan optimal dengan berbagai kajian yang mendalam," ujarnya.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Sambut Baik Penambahan Dana TKD untuk Pemulihan Pascabencana

Menurut Viktor, penggunaan anggaran tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan semata, melainkan juga harus diarahkan pada pemulihan sektor pertanian masyarakat yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumut pada akhir tahun 2025 lalu.

Ia menjelaskan, pemulihan lahan pertanian menjadi indikator penting bagi masyarakat terdampak untuk kembali melanjutkan aktivitas ekonomi dan memperoleh penghasilan.

"Pemulihan lahan pertanian masyarakat juga harus menjadi prioritas, karena sektor ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi warga yang terdampak bencana. Kita ingin masyarakat terdampak tidak khawatir lagi ke depan terhadap kebutuhan ekonominya," katanya.

Meski demikian, Viktor menilai perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum tetap memiliki peran penting dalam mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

Namun ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada perbaikan jalan saja, tetapi juga harus menyentuh berbagai fasilitas publik yang terdampak.

"Bukan sekadar pembangunan infrastruktur jalan. Fasilitas umum yang terdampak juga harus segera dipulihkan, seperti rumah sakit, klinik, sekolah, layanan administrasi kependudukan, serta berbagai pelayanan masyarakat lainnya," ujarnya.

Anggota dewan Dapil Tapanuli ini berharap Pemprov Sumut dapat mengelola dana TKD pemulihan bencana tersebut secara tepat sasaran dan transparan, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat segera terpenuhi.(*).

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir

5 Karateka Shindoka Sumut Dipanggil Ikuti Kejuaraan APSKF