Menurut Bobby, besaran BKP yang diterima tiap daerah tidak ditentukan secara merata, melainkan berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah kabupaten/kota.
"Semua berdasarkan proposal. Komposisi dan pembobotannya juga sudah kita tetapkan," katanya sembari menambahkan, membuka peluang alokasi lebih besar bagi daerah yang terdampak bencana sebagai bentuk keberpihakan dalam percepatan pemulihan.
Dorong BKP
Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, mendesak Pemprov Sumut agar tetap mengoptimalkan program BKP, karena terbukti efektif mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur jalan yang menjadi keluhan utama masyarakat saat reses.
"Aspirasi terbesar masyarakat itu jalan. Tapi kewenangannya ada di kabupaten/kota, sehingga BKP jadi solusi konkret," ujarnya.(*).