Komisi B DPRD SU Desak Satgas Pangan dan Lintas Instansi Razia Peredaran Bawang Impor Ilegal di Sumut

Medan(harianSIB.com)

Komisi B DPRD Sumut mendesak Satgas Pangan Sumut dan lintas instansi terkait, baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Dinas Ketapang dan Holtikultura, Kanwil Bea Cukai Sumut dan Balai Karantina Tumbuhan), untuk bergerak cepat merazia peredaran bawang merah impor ilegal membanjiri Sumut, khususnya di sejumlah pasar di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Frans Dante Ginting kepada wartawan, Minggu (19/4/2026), melalui telepon di Medan, menanggapi keluhan para petani bawang merah yang masih melihat peredaran bawang merah ilegal marak di sejumlah pasar di Sumut.

"Seluruh instansi harus bergerak cepat dan terpadu untuk menghempang sekaligus menindak tegas peredaran bawang merah impor ilegal yang semakin meresahkan para petani bawang merah, karena semenjak masuknya bawang ilegal ini, harga bawang lokal sangat anjlok," tegas Frans Dante.

Baca Juga:

• OSBMX Medan Tegaskan Eksistensi Sepeda Jadul

Menurut pengaduan Aliansi Petani Bawang Merah Sumut Sutra Sembiring dan dan agen bawang merah lokal Paulus Sitepu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda dihentikannya masuk peredaran bawang ilegal di pasaran, malah semakin marak dan masif.

"Dari pantauan mereka di lapangan, justru bawang merah impor ilegal semakin masif beredar di berbagai pasar di Medan dan Deliserdang," ujar Frans Dante sembari melihat kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada anjloknya harga bawang merah lokal dan merugikan petani di Sumut.

Para petani bawang berharap, agar pemangku kepentingan di daerah ini segera memutuskan mata rantai distribusinya. Kalau dibiarkan, petani lokal akan semakin terpuruk dan bangkrut, sebab hasil panen mereka tidak laku lagi di pasaran.

Frans Dante yang juga politisi Partai Golkar ini, mengingatkan kembali hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumut pada Kamis (16/4/2026), dengan berbagai instansi terkait, agar semua pihak bersatu padu untuk "memerangi" masuknya bawang merah ilegal.

Sebelum masuknya bawang merah ilegal ke Sumut, ujar Frans Dante, harga normal bawang merah lokal berada di kisaran Rp32 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram, tapi sekarang sangat sulit menjualnya. Jika pun ada pembeli, paling tinggi harganya dibawah Rp25 ribu/Kg, itupun masih tesendat pembelinya.

Para pembeli bawang merah impor ilegal ini lebih mendominasi, karena harga jualnya jauh lebih murah, yakni sekitar Rp18 ribu per kilogram, bahkan di beberapa pasar hanya Rp13 ribu per kilogram, sehingga persaingan pasar menjadi "kacau". Disinilah Tim Satgas Pangan dan lintas instansi bendaknya segera melakukan razia ke pasar-pasar dan menyetop peredarannya.

"Ini jelas tidak sehat dan merusak mekanisme pasar. Aparat harus segera bertindak, lakukan razia rutin dan penindakan tegas tanpa kompromi," tegasnya sembari menambahkan, dengan harga demikian sangat memukul pendapatan petani bawang merah lokal serta kerugian sangat besar.

Berkaitan dengan itu, tambah Frans Dante Ginting, pihaknya berharap langkah cepat dan sinergi Satgas Pangan dan lintas instansi dapat segera menghentikan peredaran bawang merah impor ilegal demi melindungi petani lokal dan menjaga stabilitas harga di pasar.(*)

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir

5 Karateka Shindoka Sumut Dipanggil Ikuti Kejuaraan APSKF